Indonesia merupakan negara hukum. Setiap warga negara harus tunduk dengan hukum agar sistem negara dapat berjalan aman, damai, dan tertib.
sistem hukum dan peradilan
Sistem Hukum dan Peradilan

Sebelum menuju ke pembahasan materi alangkah lebih baik sobat Synaoo memahami poin-poin materi ini dengan peta konsep berikut ini.

PETA KONSEP

A. Hukum dan Keadilan 
1. Pengertian Hukum
2. Pengertian Keadilan

B. Sistem  Hukum Nasional
1. Penggolongan Hukum
2. Sumber Hukum

C. Sistem dan Peran Lembaga Peradilan Nasional
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Khusus

Setelah mempelajari peta materi pada bab kali ini, selanjutnya sobat synaoo dapat mempelajari isi pembahasan materi berikut ini.

A. Hukum dan Keadilan 

1. Pengertian Hukum

a. Leon Duguit
Hukum merupakan aturan tinglah laku yang harus dipatuhi oleh masyarakay sebagai jaminan kepentingan bersama.

b. Immanuel Kant
Hukum merupakan keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

c. E. Utrecht
Hukum sebagai himpunan peraturan pengatur kehidupan.

d. Prof. Mr. E.M. Meyers
Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan.

e. R. Soeroso, S.H.
Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat.

2. Pengertian Keadilan

a. Plato
Dikatakann adil jika ia mampu mengendalikan diri dan perasaanya dengan akal. Plato membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan moral dan prosedural.

b. Thomas Hobbes
Perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yang disepakati.

c. Aristoteles
Dalam arti umum : keadilan adalah perbuatan patuh terhadap hukum.
Dalam arti khusus : keadilan dibagi menjadi 4 yaitu keadilan komutatif, distributif, kodrat alam, dan konvensial.

d. Notonegoro
Hukum memiliki tujuan mengatur tatanan dalam masyarakat.

B. Sistem Hukum Nasional

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran sistem hukum Eropa kontinental, anglo saxon, hukum agama, dan hukum adat.

1. Penggolongan Hukum

a. Hukum menurut tempat berlakunya dibedakan menjadi tiga yaitu hukum lokal, nasional, dan internasional.

b. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

c. Hukum menurut sumbernya dibedakan menjadi lima yaitu hukum dalam perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin.

d. Hukum menurut waktu berlakunya dibagi menjadi dua yaitu hukum positif (ius constitutum) dan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).

e. Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik.

f. Hukum menurut wujudnya dibagi menjadi dua yaitu hukum objektif dan hukum subjektif.

g. Hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu hukum memaksa dan mengatur.

h. Hukum menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi dua yaitu hukum material dan hukum formal.

2. Sumber Hukum

a. Materiel

Sumberr hukum dalam arti materiel adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Contoh hukum materiel adalah nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, jiwa bangsa, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, dan keadaan geografis.

b. Formal

Sumber hukum dalam arti formal merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah mempunyai bentuk formal.

➠ Undang-Undang : peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang.

➠ Yurisprudensi : keputusan hakim terdahulu.

➠ Kebiasaan : semua peraturan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat.

➠ Traktat : perjanjian antar negara.

➠ Doktrin : pendapat para ahli yang digunakan untuk pertimbangan penetapan hukuman oleh hakim.

C. Sistem dan Peran Lembaga Peradilan Nasional

1. Pembagian Peradilan

a. Peradilan Umum

Peradilan umum yaitu peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara pidana maupun perdata.

b. Peradilan Khusus

Peradilan khusus yaitu peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu.

Berdasarkan pasal 10 UU NRI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keaadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum yang berlandaskan pancasila. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan  yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lembaga peradilan merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum nasional yang mengatur segala sesuatu sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, lembaga peradilan merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Demikian rangkuman materi bab Sistem Hukum dan Peradilan Nasional dari Synaoo.com.

Semoga materi ini dapat membantu proses belajar sobat Synaoo.

Selamat Belajar.