SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

A. Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem
Menurut KBBI sistem berarti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

2. Pengertian Hukum
Para ahli yang memberikan pendapatnya tentang hukum.
– J.C.T Simongkir : peraturan yan bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang.
– E. Utrecht : peraturan yang mengurus tata tertib masyarakat.
– Mr. E.M. Meyers : aturan yang mengandung pertimbangan kesusialaan. Ditujukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menkadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
– Achmad Ali : seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat oleh pemerintah, yang dituangkan baik aturan tertulis ataupun tidak tertulis, yang mengikat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.

3. Unsur-Unsur Hukum
– Peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan dilingkungan masyarakat.
– Dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.
– Memiliki sifat memaksa.
– Sanksi pelanggaran bersifat tegas.

4. Fungsi Dasar Hukum
– Fungsi perlindungan : melindungi masyarakat dari segala ancaman.
– Fungsi keadilan : memberi keadilan bagi masyarakat.
– Fungsi pembangunan : sebagai arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Asas Hukum

a. Asas hukum umum : asas yang berlaku untuk keseluruhan bidang hukum.
– Asas lex posteriori derogat legi priori
– Asas lex speciali derogat legi generali
– Asas lex superior derogat legi inferior
– Asas setiap orang dianggap mengetahui undang-undang

b. Asas hukum khusus : asas yang berlaku pada lapangan hukum tertentu.
– Hukum pidanana (asas praduga tak bersalah, nebis in idem, legalitas)
– Hukum perdata (asas pacta sunt servanda, abus de droit, konsensualisme)

6. Tujuan Hukum
– Menciptakan keadilan dan ketertiban.
– Membawa kemanfaatan pada masyarakat.
– Menjamin kepastian hukum.

7. Syarat Negara Hukum
– Pengakuan terhadap hak asasi warga negara.
– Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
– Legalitas dalam arti hukum.

8. Pembagian Hukum

a. Hukum menurut bentuknya
– Hukum tertulis : hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga yang berwenang. (UUD, UU, Tap MPR dan peraturan pemerintah)
– Hukum tidak tertulis : hukum yang tidak ditulis secara resmi, tetapi masih hidup dalam masyarakat dan diakui secara sah sebagai hukum yang berlaku. (Konvensi Presidan dan hukum adat)

b. Hukum menurut wilayah berlakunya
– Hukum lokal : berlaku di daerah tertentu.
– Hukum nasional : berlaku di suatu negara tertentu.
– Hukum Internasional : mengatur hubuhan antarnegara atau lebih.

c. Hukum menurut waktu berlakunya
– Ius constitutum (berlaku saat ini)
– Ius constituendum (berlaku masa yang akan datang)
– Hukum antarwaktu (berlaku tanpa batas wakyu)

d. Hukum berdasarkan pribadi yang diatur
– Hukum satu golongan
– Hukum semua golongan
– Hukum antargolongan

e. Hukum menurut isinya
1) Hukum Publik : mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya.
– Hukum tatanegara
– Hukum administrasi negara
– Hukum pidana
– Hukum acara
2) Hukum Perdata : mengatur hubungan antar perorangan.
– Hukum keluarga
– Hukum kekayaan
– Hukum waris
– Hukum perniagaan
– Hukum waris
– Hukum perkawinan
– Hukum dagang

f. Hukum menurut tugas dan fungsinya
– Hukum material : mengatur hubungan dan kepentingan berwujud perintah dan larangan.
– Hukum formal : mengatur cara melaksanakan hukum material.

9. Sumber Hukum

a. Sumber humum materiil : sumber dimana materi hukum itu diambil.

b. Sumber hukum formil : sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.
Berikut merupakan beberapa sumbur hukum formil :
– Undang-undang
– Traktat (perjanjian antar negara)
– Yurespudensi (putusan pengadilan)
– Konvensi (kebiasaan)
– Doktrin (pendapat ahli)

10. Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara hukum sering disebut dengan rule of law.

a. Empat arti klasik rule of law menurut Friedrich Julius Sthal
– Hak-hak asasi manusia
– Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
– Pemerintah berdasarkan peraturan.
– Peradilan administrasi dalam perselisihan

b. Tiga arti rule of law menurut Albert Venn Dicey
– Supremasi absolut
– Persamaan di hadapan hukum
– Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land

c. Tipe negara hukum
– Tipe negara hukum liberal 
– Tipe negara hukum formil
– Tipe negara hukum materil

11. Sistem Hukum Nasional
UUD 1945 merupakan hukum dasar nasional, senangkan Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.
Sistem hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Hierarki peraturan perundangan di Indonesia sebagai berikut.
– Undang-Undang Tahun 1945
– Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
– Peraturan Pemerintah
– Peraturan Presiden
– Peraturan Daerah

B. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegak.

Peradilan dan pengadilan memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan merupakan lembaga yang menangani perkara, sedangkan pengadilan merupakan tempat melaksanakan suatu proses peradilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Susunan pengadilan di Indonesia sebagai berikut ini.

1. Mahkamah Agung
Tugas dan wewenang MA :
– Mengadili perkara pada tingkat kasasi.
– Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

2. Mahkamah Konstitusi
Tugas dan wewenang MK :
– Mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir.
– Menguji UU terhadap UUD.
– Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
– Memutus pembubaran partai politik.
– Memutus perselisihan hasil pemilu.

3. Komisi Yudisial
Tugas dan wewenang KY :
– Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
– Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim.

4. Peradilan Umum
Peradilan umum berada di bawah lingkup Mahkamah Agung.
– Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten/kota)
– Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi)

5. Peradilan Agama
Peradilan Agama diatur dalam UU No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama.
Tugas dan wewenag pengadilan agama adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam.

6. Peradilan Militer
Peradilan militer merupakan kekuasaan kehakiman yang khusus menangani perkara pada tubuh militer sendiri. Peradilan militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997. Peradilan militer terbagi atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.