Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Sosial Demokrasi Terpimpin

136
demokrasi terpimpin
Pada postingan kali ini, Synaoo.com akan memberikan rangkuman materi tentang Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Sosial pada Masa Demokrasi Terpimpin. Materi ini dapat kita jumpai pada pelajaran Sejarah Indonesia Kelas 12 Kurikulum 2013.

Perkembangan Politik Demokrasi Terpimpin

1. Menuju Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin dimulai saat terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soekarno. Istilah Demokrasi terpimpin yang digunakan karena dalam pelaksanaan demokrasi saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekrano. Sistem ini berusaha menyetabilkan politik negara sebagai warisan dari demokrasi liberal.

a. Latar Belakang Dekret Presiden

➠ Konsepssi Presiden 1957 : berisi pembaruan struktur politik bangsa Indonesia dan pembentukan Kabinet Gotong Royong.

➠ Wibawa pemerintah hancur karena pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal.

➠ Muncul desakan memberlakukan kembali UUD 1945.

b. Terbitnya Dekret Presiden

Penetapan UUD 45, harus melalui Badan Konstituante. Namun, Konstituante gagal memutukan, sehingga presiden membuat pertemuan khusus menetapkan UUD 1945.

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan sebuah pidato yang disebut dekret presiden.

Isi Dekret Presiden:
➠ Bubarkan konstituante
➠ UUDS diganti UUD 1945
➠ Pembentukan MPRS dan DPAS

c. Situasi Politik setelah Dekret Prsiden

➠ Dibentuk kabinet Kerja.

➠ Dasar dikeluarkan dekret menurut pidato Presiden Soekarno adalah “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.

➠ Pidato Presiden Soekano ditetapkan DPA sebagai GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)

➠ Dibentuk lembaga Front Nasional yang bertugas memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 45.

2. Politik Nasional Demokrasi Terpimpin

a. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan yang berlaku pada sistem demokrasi ini adalah presidensial. Sistem demokrasi ini sesuai dengan UUD 1945 yang ditetapkan kembali menjadi UUD negara Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada DPR.

sistem pemerintahan demokrasi terpimpin

b. Kekuatan Politik Nasional

Presiden Soekarno menyampaikan haluan negara berupa Manipol-USDEK yang berisi 5 gagasan penting yaitu UUD 1945, Sosial, Demokrasi, Ekonomi, dan Kepribadian.

Hinga tahun 1961 terdapat 9 partai yaitu IPKI, Murba, Katolik, PSII, PNO, NU, PKI, PErti, dan Pertindo.

Hubungan Presiden Soekarno memanas dengan DPR hasil pemilu 1955 karena RAPBN yang diusulkan pemerintah ditolak, sehingga Presiden Soekarno membubarkan DPR dan digantikan DPR-GR.

Pada tanggal 1 Mei 1963 MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Presiden Soekarno mencetuskan ajaran nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Ajaran tersebut mulai dimanfaatkan PKI untuk berkembang. Selanjutnya PKI tersu berusaha mendekati Presiden Soekarno dengan mendukung seluruh kebijakannya.

3. Pembebasan Irian Barat

a. Latar Belakang Masalah Irian Barat

Yang menjadi pengganjal masuknya Irian Barat sebagai NKRI karena hasil keputusan KMB. Isi dari keputusan tersebut adalah masalah Irian Barat diselesaikan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

Keputusan tersebut tentunya mengecewakan rakyat Indonesia. Dan Presiden Soekarno menegaskan bahawa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

b. Perjuangan Pembebasan Irian Barat

➥ Perjuangan Diplomasi

Upaya diplomasi diantaranya melalui konferensi Colombo dan KAA. Setelah itu, Indonesia mengajukan masalah Irian Barat di sidang umum PBB namun mengalami kegagalan.

➥ Konfrontasi Politik

Karena gagal di PBB, Indonesia membatalkan hasil KMB. Kemudian oleh kabinet Alisastroamidjojo dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasio.

➥ Konfrontasi Ekonomi

Indonesia membatalkan semua utang terhadap Belanda dan melakukan Nasionalisasi perusahaan Belanda. Selain itu Indonesia mengalihkan pasar komoditas dari Rotterdam (Belanda) ke Bremen (Jerman).

➥ Konfrontasi Politik

Tanggal 19 Desember 1961 presiden mengumumkan Trikora.

Isi Trikora:
➠ Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua”.
➠ Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
➠ Mobilisasi umum.

Kemudian dilakukan mobilisi umum di Papua dengan mengerahkan komando Mandala yang dipimpin oleh MayJen Soeharto.

Pada operasi tersebut Komodor Yos Sudarso  dan Kapten Wiratno gugur.

c. Persetujuan Newyork

PBB membentuk UNTEA (United Nation Temprary Executive Authoritiy) untuk mengatasi Irian Barat.

Isi perjanjian Newyork:
➠ Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA .
➠ Pemerintah sementara PBB berisi orang Indonesia.
➠ Pasukan Belanda meninggalkan Irian Barat.
➠ Indonesia wajib melaksanakan Perpers (Penentuan Pendapat Rakyat).

d. Pelaksanaan Perpera

Perpera dilaksanakan untuk menentukan pendapat rakyat Irian Barat memilih masuk NKRI atau mendirikan negara sendiri.

Hasilnya Irian Barat diputuskan menjadi wilayah NKRI.

4. Politik Luar Negeri

a. Politik Mercusuar

Politik mercususar adalah politik untuk mencari kemegahan dalam pergaulan antarbangsa di dunia.

Pada politik luar negeri mercusuar Indonesia membangun fasilitas publik skala besar dan mewah. Diantaranya adalah Monas, Jembatan Semanggi, masjid Istiqlal, dan kompleks olahraga senayan.

b. Konfrontasi Malaysia

Latar belakang konfrontasi malysia adalah Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

Dalam konfrontasi tersebut ibentuklah Dwikora yang isinya:
➠ Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia.
➠ Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.

c. Indonesia keluar dari PBB

Pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB lantaran PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Presiden Soekarno menyayangkan PBB yang tidak merombak struktur organisasi. Menurut Presiden Soekarno, mahkota kemerdekaan Indonesia bukanlah keanggotaan dalam PBB, melainkan “kemampuan terbang dengan sayap sendiri”.

Perkembangan Ekonomi Demokrasi Terpimpin

1. Sistem Ekonomi Terpimpin

Pada sistem ekonomi terpimpin, pemerintah berupaya memaksimalkan badan usha milik negara. Salah satu yang menjadi kosentrasi pemerintah adalah koperasi, khususnya koperta (kopersi tani).

2. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Permasalahan Ekonomi

a. Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Pada tanggal 15 Agustus 1959 Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan nasional.

b. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Kebijakan ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 1959 dengan tujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Nilai mata uang yang awalnya Rp. 1.000 berubah menjadi Rp 10. Sedangkan pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi.

c. Menekan Laju Inflasi

Untuk membendung inflasi akibat kekacauan politik tahun 1959, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1959. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara.

d. Deklarasi Ekonomi

Untuk melakukan perbaikan ekonomi pemerintah membentuk Panitia Tiga Belas, yang kemudian menghasilkan sebuah konsep yang disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Tujuan dari dekon yaitu untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialis serta mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

e. Dana Revolusi

Pada tahun 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi.

Perkembangan Sosial Budaya Demokrasi Terpimpin

1. Kehidupan Masyarakat

a. Etnik Tionghoa

Pada masa demokrasi terpimpin golongan Tionghoa memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Bahkan memerintah menjalin hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok. Namun hubungan tersebut ditentang oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat berusaha melemahkan hubungan Indonesia dan Tiongkok dengan melakukan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat Tionghoa. Bahkan Angkatan Darat memulangkan secara paksa sebanyak 110.000 penduduk Tionghoa ke Tiongkok.

Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah menghapus peraturan-peraturan yang bersifat rasial. Bagan garis-garis besar haluan negara (GBHN) menjamin pengembangan modal domestik milik pedagang Tionghoa demi pembangunan ekonomi negara .

b. Permasalahan Sosial Masyarakat

Pemerintahan pada masa demokrasi ini dianggap tidak berhasil menyediakan kebutuhan sandang dan pangan bagi rakyat. Selain itu biaya kebutuhan hidup juga terus meningkat. Akan tetapi tidak seluruh rakyat terkena dampaknya, karena hampir setengah penduduk Indonesia pada masa itu masih melakukan perdagangan barter.

2. Kehidupan Budaya

a. Pertentangan Lekra dengan Manifes Kebudayaan

Lembaga Kebudayaan rakyat atau legal adalah organisasi yang bekerja di bidang kebudayaan kesenian dan ilmu pengetahuan. Beberapa cerpen lekra sebagai seni untuk rakyat politik adalah Panglima dan realisme sosial dianggap bagian PKI. Di tengah maraknya doktrin komunis dalam bidang seni dan sastra manifes kebudayaan atau manikebu. Manikebu dibentuk untuk melawan dominasi dan tekanan golongan kiri dengan ideologi realisme sosial. Karena munculnya manifes kebudayaan ini mengancam PKI, mereka pun kebudayaan.

Manifes kebudayaan mendapat dukungan dari Angkatan Darat. Pada tanggal 8 Mei 1964 presiden Soekarno mengeluarkan perintah larangan terhadap manifesto kebudayaan. Soekarno melarang manifes kebudayaan Karang dianggap tandingan dari manipol negara.

b. Perkembangan Pers

Pada masa demokrasi terpimpin partai politik dan organisasi politik tidak bisa lepas dari peran pers. Hampir setiap partai politik memiliki surat kabar yang terbit secara harian, mingguan, maupun bulanan.

Manipol-USDEK yang diperkenalkan presiden soekarno sebagai dasar pelaksanaan demokrasi terpimpin jadikan kebebasan pers semakin terbatas. Persyaratan untuk memperoleh surat izin terbit dan surat izin cetak (SIT) di perketat. Sistem kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin mempengaruhi fungsi ps yang lebih bersifat sebagai corong kekuasaan pemerintah yang berkuasa sehingga fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak tampak. Pers diarahkan menjadi pers terpimpin dan pers manipol. Pemerintah melakukan pembredelan berita surat kabar yang tidak selaras dengan kebijakan pemerintah.

c. Perkembangan Arsitektur

Pada periode tahun 1959 sampai 1965 perkembangan arsitektur kota di indonesia dipengaruhi oleh rancangan arsitektur presiden soekarno. Gaya arsitektur soekarno disebut padu padan yang memadukan beberapa gaya sekaligus. Gw arsitektur soekarno ini direalisasikan pertama kali ketika indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan asian games keempat tahun 1962.

3. Sistem Pendidikan

Ditunggu didikan pada masa demokrasi terpimpin didasari manifesto politik (manipol). Pendidikan berwatak mani paul harus mengakomodasi kepentingan rakyat indonesia dan menjadi bagian umum rencana revolusi indonesia. Dari konsep ini peran pemerintah begitu dominan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan yang menjadi hak kewajiban bangsa indonesia.

Untuk memberikan dasar dalam pendidikan nasional sule haluan negara pada tanggal 10 Oktober 1960 menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan mengeluarkan instruksi nomor 2 tahun 1959 mengenai pancawardana yang berisi aspek berikut.

  • Mengembangkan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, serta keagamaan.
  • Mengembangkan kecerdasan.
  • Mengembangkan emosional artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir batin.
  • Mengembangkan keraninan tangan.
  • Mengembangkan kesehatan jasmani.

Sekian materi dari Synaoo.com tentang Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Sosial pada Masa Demokrasi Terpimpin. Semoga materi yang diberikan bermanfaat dan dapat membantu proses belajar sobat Synaoo.

Selamat Belajar !!!

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here