Sebelum menginjak materi Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Sosial Demokrasi Liberal, alangkah lebih baik jika kita mengetahui tingkat kesulitan dan materi apa saja yang akan di bahas pada bab Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Sosial Demokrasi Liberal.

ANALISIS MATERI

Tingkat Kesulitan : Medium

PETA KONSEP

A. Politik Demokrasi Liberal

1. Sistem Politik dan Pemerintahan

2. Kabinet
a. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
b. Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)
c. Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)
d. Kabinet Alisastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-5 Juli 1959)

3. Sistem Kepartaian

4. Pemilu 1955
a. Rencana Pemilu
b. Pelaksanaan dan Hasil Pemilu

5. Kegagalan Konstituante Menyusun UUD

B. Ekonomi Demokrasi Liberal

1. Pemikiran Ekonomi Nasional
2. Permasalahan Ekonomi
3. Kebijakan Mengatasi Masalah Ekonomi
a. Gerakan Benteng
b. Gunting Syafrudin
c. Nasionalisasi D Javasche Bank
d. Pembentukan Biro Prancang
e. Sistem Ekonomi Ali-Baba
f. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

C. Sosial pada Demokrasi Liberal

1. Kondisi Sosial Masyarakat
a. Kondisi Demografi
b. Antusiasme Rakyat dalam Politik

2. Kehidupan Pendidikan
a. Sisitem Pendidikan
b. Perguruan Tinggi

3. Kehidupan Budaya
a. Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia
b. Perkembangan Sastra
c. Kehidupan Pers

Itulah peta konsep materi Perkembangan Politik, Ekonomi, dan Sosial Demokrasi Liberal. Berikut ini adalah materi selengkapnya.

Baca Juga : Politik, Ekonomi, dan Sosial Demokrasi Terpimin 

A. Politik Demokrasi Liberal

1. Sistem Politik dan Pemerintahan

Pada masa demokrasi liberal Presiden bertugas sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.
Perdana menteri bertanggung jawab kepada DPR. Perdana menteri dan kabinetnya dapat dibubarkan oleh DPR dengan mosi tidak percaya.
Selain itu pada masa demokrasi liberal partai-partai tumbuh subur karena diberikan kesempatan yang luas.

2. Kabinet pada Demokrasi Liberal

a. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

➥Tokoh : Moh. Natsir (perdana menteri pertama)
➥Partai : Masyumi
➥Prestasi :
  Perekonomian mengalami masa paling menguntungkan
  Meredakan pemberontakan di Ambon
➥Berakhirnya Kabinet :
Mendapat mosi dari Hadikusumo dari PNI agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 tentang pemilihan anggota perwakilan darah.

b. Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)

➥ Tokoh : Sukiman
➥ Partai : Masyumi
➥ Progran :
 Menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara
 Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jam=ngka pendek dan panjang.
 Menyelesaikan persiapan pemilu dan otonomi daerah
 Menyiapkan UU serikat buruh
 Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
 Memasukkan Irian Barat dalam wilayah NKRI
➥Berakhirnya Kabinet :
Karena keputusan kontroversial Ahmad Soebardjo sebagai menteri luar negeri yang menandatangani perjanjian Mutual Security Act (MSA) dengan keduataan besar Amerika Serikat. Karena hal tersebut, kabinet Sukiman mendapat mosi sehingga Ahmad Soebardjo mengundurkan diri.

c. Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)

➥Partai : Koalisi PNI dan Masyumi
➥Sisitem kabinet : zaken kabinet (menteri diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya)
➥Permasalahan :
 Krisis ekonomi karena ekspor menurun dan impor meningkat
 Mucul gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme
 Perselisihan di kubu TNI
➥Akhir Kabinet :
Kedudukan kabinet semakin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Karena peristiwa tersebut kabinet Wilopo mendapat mosi tidak percaya dari Sarekat Tani Indonesia dan menyerahkan mandat.

d. Kabinet Alisastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)

➥Tokoh : Ali Sastroamidjojo
➥Partai : PNI
➥Prestasi :
 Mengadakan Konferensi Asia Afrika
 Membentuk panitia Pemilu yang diketuai Hidikusumo
 Membatalkan hasil KMB untuk mengatasi utang negara

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

➥Tokoh : Burhanuddin Harahap
➥Partai : Masyumi
➥Prestasi :
 Pemberantasan korupsi
 Berhasil menyelenggarakan pemilu pertama 1955 untuk memilih DPR dan Konstituante

f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)

➥Partai Koalisi : PNI, Masyumi, dan NU.
➥Program :
 Melaksanakan pembatalan hasil KMB
 Mengembalikan Irian Barat pada NKRI
 Memulihkan keamanan dan ketertiban
 Melaksanakan hasil Konferensi Asia Afrika
 Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
➥Permasalahan :
 Berkembangnya sentimen anti Tionghoa
 Muncul gerakan sparatisme di berbagai daerah
 Perselisihan Pengusaha Tionghoa dengan pengusaha naional akibat pembatalan hasil KMB.
➥Akhir Kabinet :
Sejumlah menteri dari Masyumi mengundurkan diri dan gerakan sparatisme yang merajalela menyebabkan kabinet menyerahkan mandatnya.

g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-5 Juli 1959)

➥Sistem kabinet : zaken kabinet (menteri yang ahli pada bidangnya)
➥Program :
 Membentuk Dewan Naional (menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat)
 Normalisasi situasi RI
 Memperjuangkan pengembalian Irian Barat
 Mempercepat proses pembangunan
➥Prestasi :
 Menentukan batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Djuanda.
 Menyelanggarakan Musyawarah Nasional untuk meredakan pergolakan diberbagai daerah.

3. Sistem Kepartaian pada Demokrasi Liberal

Perkembangan partai di Indonesia diawali dengan Presiden Soekarno yang membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tanggal 23 Agustus 1945. Kemudian Moh. Hatta mengeluarkan maklumat yang menyebabkan terbentuknya sepuluh partai yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Perkindo, PRS, Permai, dan PKRI.
Dari terbentuknya berbagai partai tersebut menjadikan sistem kepartaian yang dianut pada demokrasi liberal adalah sistem multipartai.

4. Pemilu 1955

a. Rencana Pemilu

Pada tanggal 31 Mei 1954 pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai Hadikusumo. PPI menetapkan pemilu melalui dua tahap yaitu pemilihan parlemen (DPR) pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. PPI dibantu oleh panitia pemilihan daerah yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kabuaten, Panitia Pemungutan Kecamatan, dan Panitia Pendaftaran Pemilih Desa.
 

b. Pelaksanaan dan Hasil Pemilu

Pemilu Parlemen pada tanggal 29 September 1955 diikuti sekitar 39 juta pemilih atau 91% penduduk Indonesia. Pada pemilu Konstituante juga menunjukkan partisipasi yang tinggi.
Keberhasilan pemilu :
 Tingkat partisipasi masyarakat tinggi
 Jumlah golput sedikit
 Kesadaran berdemokrasi dan kemampuan untuk memilih yang baik.

5. Kegagalan Konstituante Menyusun UUD

Tugas badan Konstituante adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru.
Konstituante gagal dalam tugasnya. Faktor kegagalannya sebagai berikut :
 Perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante
 Perselisihan antar partai
 Muncul desakan kembali pada UUD 1945
Konstituante dibubarkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.

B. Ekonomi Demokrasi Liberal

Pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia masih jauh dari kata baik dikarenakan Indonesia yang baru merdeka belum memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan negara dan disebabkan oleh banyaknya pemberontakan serta gerakan sparatisme di daerah-daerah.

1. Pemikiran Ekonomi Nasional

Pada saat itu, sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia yang mana pengusaha asing yang mendominasi perekonomian nasional khususnya pengusaha Tionghoa. Atas kondisi tersebut, Soemitro Djojohadikusumo berusaha menata perekonomian dengan menciptakan sistem ekonomi baru yang disebut Sistem Ekonomi Nasional. Sistem ini mendorong pengusaha pribumi untuk maju dan berkembang.

2. Permasalahan Ekonomi

Pada masa demokrasi liberal Indonesia mengalami berbagai permasalahan ekonomi yang diantara penyebabnya adalah hasil dari Koferensi Meja Bundar. Indonesia memiliki hutang yang sangat tinggi.
Permasalahan ekonomi yang terjadi diantaranya :
Masalah jangka pendek : pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup.
Masalah jangka panjang : pertambahan penduduk tidak terkendali dan kesejahteraan penduduk rendah.
Indonesia mengalami defisit dalam anggarannya karena pengeluaran yang semakin membengkak akibat situasi politik yang tidak stabil.
Defisit yang dialami pemerintah dipengaruhi oleh :
Tidak adanya kontinuitas dalam penerimaan karena hanya bergantung pada pajak.
Penerimaan yang sedang berjalan meningkat akibat perluasan program pemerintah, perluasan birokrasi, dan pekerjaan yang tidak efisien.

3. Kebijakan Mengatasi Masalah Ekonomi

a. Gerakan Benteng

Kebijakan ini dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Kebijakan ini dimulai pada bulan April 1950 dengan tujuan mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

b. Gunting Syafrudin

Pencetus gerakan ini adalah Syafrudin Prawiranegara yang menjabat sebagai menteri keuangan. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang yang bernilai Rp 2,5 ke atas hingga setengahnya. Kebijakan ini bertujuan mengatasi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank

De Javasche Bank pada masa kini adalah Bank Indonesia. Pada mulanya bank ini berada dibawah kekuasaan modal asing. Oleh karena itu, bank tersebut dinasionalisasi dengan tujuan untuk membantu lapisan masyarakat bawah untuk mendapat pinjaman modal.

d. Pembentukan Biro Perancang Negara

Biro Perancang Negara dibentuk pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan tugas merancang pembangunan negara jangka pendek yang diketuai oleh Djuanda. Karena masa kerja kabinet yang terlalu singkat biro ini tidak dapat bekerja maksimal.

e. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ini dicetuskan oleh Iskaq Tjokroadisurjo yang menjabat sebagai menteri perekonomian pada kabinet Ali Sastroamidjojo I. Tujuan sistem ini adalah mencitakan kerja sama antara pengusaha pribumi(Ali) dan pengusaha asing (Baba). Namun Sistem ekonomi ALi-Baba tidak dapat berjalan dengan baik.

f. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

RPLT menrupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perencanaan Negara. Kebijakan ini direncanakan akan terlaksana pada tahun 1956-1961.
 

C. Sosial pada Demokrasi Liberal

1. Kondisi Sosial Masyarakat

Pada masa ini taraf hidup masyarakat semakin naik daripada di masa revolusi. Indikatornya adalah jumlah penduduk bertambah, kesejahteraan meningkat, dan kota-kota semakin berkembang.
Adapun kondisi sosial masyarakatnya sebagai berikut.

a. Kondisi Demografi

Salah satu indikator kemajuan pada masa demokrasi liberal adalah pertambahan penduduk.
 Pertumbuhan penduduk nasional :
  →Tahun 1950 : 77 juta jiwa
  →Tahun 1955 : 85,4 juta jiwa
 Pertumbuhan penduduk perkotaan (Jakarta)
   →Tahun 1950 : 1.8 juta jiwa
   →Tahun 1960 : 2.9 juta jiwa
Jumlah buta huruf
   →Masa kolonial : 92,6 %
   →Tahun 1960 : 24%

b. Antusiasme Rakyat dalam Politik

Sebelum pemilu tahun 1955, pemimpin negara seperti Presiden Soekarno dan Moh. Hatta sering memberikan pematangan berpolitik kepada masyarakat. Menjelang pemilu, panitia terus memberikan pengetahuan pada masyarakat bagaimana cara menyalurkan suara kepada masyarakat. Sosialisasi terus dilancarkan kepada masyarakat baik itu melalui surat kabar dan mobil-mobil kampanye dan lain sebagainya. Partai politikpun tidak saling menyerang, bahkan tokoh-tokoh politik bersedia menemui langsung masyarakat. Hingga pada pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokratis karena antusiasme masyarakat menyalurkan hak pilihnya tanpa intervensi.

2. Kehidupan Pendidikan

a. Sistem Pendidikan

Pada masa demokrasi liberal sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah dengan sistem desentralisasi yang mana SD dan SMP menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi) dengan supervisi dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk SMA ditanggung oleh pemerintah baik masalah keuangan maupun mata pelajaran. Namun, perhatian terhadap pendidikan dirasa masih kuang karena anggaran yang diglontorkan dari APBN masih cukup sedikit yaitu 5,1% APBN pada tahun 1950 dan masih kalah pada masa kolonial Belanda yang mencapai kisaran 9,3%.

b. Perguruan Tinggi

 Pendidikan tinggi menjadi fokus utama pemerintah untuk membentuk generasi bangsa yang kompeten. Atas dasar tersebut menteri pendidikan Abu Hanifah menetapkan bahwa setiap provinsi memiliki satu universitas negeri. Sehingga pada tanggal 19 Desember 1949 didirikan universitas  Gajah Mada. Selanjutnya berdiri Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Hassanuddin, dan Universitas Sumatra Utara.

3. Kehidupan Budaya

a. Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia

Pada tahun 1954 pemerintah mengeluarkan gagasan untuk menyemurnakan ejaan Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober-2 November 1954 pemerintah mengadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Hasil keputusannya adalah agar usaha penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan pemerintah yang bertugas menyusun ejaan praktis Indonesia. Hingga dibentuklah Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia melalui surat keputusan menteri PP dan K No. 448/S tanggal 19 Juli 1956. Panitia tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono.

b. Perkembangan Sastra

Pada masa demorasi liberal, mulai muncul beberapa sastrawan lokal seperti Sitor Situmorang dan Pramoedya Ananta Toer yang memengaruhi perkembangan karya di Indonesia. Peran mereka mampu menggeser peran sastrawan asing yang digandrungi masyarakat. Para sastrawan pada saat itu menjalankan fungsinya dengan menangkap berbagai masalah kemanusian dibalik peristiwa getir akibat perang.
Para sastrawan tidak hanya dipengaruhi oleh gaya eropa tetapi juga gaya melayu seperti Amir Hamzaah, gaya Sunda seperti Ajip Rosidi, Rusman Sutiasumarga, dan Ramadhan K.H , dan gaya Jawa antara lain W.S. Rendra, Kirdjomuljo, dan Soeripman.

4. Kehidupan Pers

Pada masa demokrasi liberal Pers tumbuh dengan subur menyuarakan realitas dalam masyrakat dan pemerintahan. Selain sebagai sumber informasi pers juga berperan sebagai kontrol sosial.
Selanjutnya bermunculanlah surat kabar-surat kabar hingga ada tahun 1954 di Indonesia terdapat 105 surat kabar. Selain surat kabar, sarana pers lainnya adalah radio yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.