Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa – materi sejarah indonesia kelas 12

1925

Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

Assalamualaikum Wr.Wb.

Pada posting kali ini, Synaoo.com akan menyajikan materi Sejarah Indonesia Kelas 12 semester 1 yaitu materi Bab 1 Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa.

ANALISA MATERI

Tingkat Kesulitan : Easy


PETA KONSEP

A. Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965) 
1. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Ideologi 
a. PKI Madiun
b. DI/TII
c. G30S/PKI

2. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan

Kepentingan.
a. APRA
b. Andi Aziz
c. RMS
3. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem
Pemerintahan.
a. PRRI dan Persemesta
b. BFO

B. Dari Konflik Menuju Konsensus Suatu Pembelajaran.

1. Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa.
2. Teladan Para Tokoh Persatuan.
3. Mewujudkan Integrasi Melalui Seni dan Sastra.
4. Perempuan Pejuang.

MATERI

A. Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri (1948-1965) 

Pergolakan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga hal yaitu Ideologi, Kepentingan, dan Sistem Pemerintahan.

1. Ideologi

a. PKI di Madiun tanggal 1948 

➤ Latar Belakang
Pada tanggal 7 November 1945 PKI didirikan. Kemudian PKI yang dipimpin oleh Muso mulai mengecam kebijakan politik dan pertahanan nasional. PKI memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.

➤ Jalannya Pemberontkan
Pada September 48 terjadi pertempuran bersenjata antara pro PKI dan pro pemerintah. Pasukan PKI terpukul mundur sampai di Madiun dan membentuk basis disana.

➤ Penumpasan
Pasukan pemerintah mengirim operasi militer melalui Divisi Siliwangi I dan II dibawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto. Beberapa tokoh PKI seperti D.N. Aidit dan M.H. Lukman meloloskan diri ke Tiongkok dan Vietnam. Adapun Muso berhasil terbunuh dan Amir Sjarifudin tertangkap dan di hukum mati.

b. DI/TII

Pemberontakan terjadi di Jabar, Jateng, Aceh, Sulsel, Kalsel

Di daerah Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo.
Latar belakangnya adalah perjanjian renville yang menjadikan terbentuknya negara bagian Pasundan dan mengharuskan pasukan RI termasuk pasukan siliwangi pindah dari Jawa Barat. Namun

laskar Hizbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwiryo menolak pindah dan membentuk Tentara Islam Indonesia (TII).
Untuk memberantas pemberontakan ini tentara ini menggunakan operasi Pagar Betis.

Di daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Pada pemberontakan ini diakibatkan oleh perjanjian Renville yang mengharuskan TNI pindah dari wilayah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Namun

Amir Fatah yang menjadi koordinator pasukan di wilayah tersebut tidak mau mengikuti TNI. Antara Amir Fatah dan TNI sering timbul permasalahan, sehingga Amir Fatah memberontak akibat

Kartosuwiryo mengangkatnya menjadikannya sebagai Panglima TII di Jawa Tengah. Namun pemberontakan ini tidak berlangsung lama karena tidak mendapatkan dukungan dari penduduk. Selain

Amir Fatah, di Jawa Tengah juga terjadi pemberontakan oleh K.H. machfudz yang mendukung AUI ( Angkatan Umat Islam). Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah.

Di daerah Sulawesi Selatan Pemberontakan dipimpin oleh Kahar Muzakar terjadi pada tanggal 7 Agustus 1953.
Latar belakangnya adalah Kahar Muzakar meminta agar KGSS ( Komando Gerilya Sulawesi Selatan) menjadi tentara dengan nama Brigade Hasanudin namun Pemerintah menolak dan mengharuskan untuk menjadi anggota tentara harus memenuhi syarat dan lewat seleksi.

Di daerah Kalimantan Selatan pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan bermula dari ALRI yang menjadi pasukan utama menghadapi Belanda di wilayah Kalimantan Selatan mengalami penataan ketentaraan, namun beberapa anggotanya mengalami kekecewaan dan memberontak salah satunya adalah Ibnu Hajar. Di akhir tahun 1954 Ibnu Hajar bergabung dengan

DI/TII Kartosuwiryo yang menawarkan jabatan tinggi. Pada tahun 1963 Ibnu Hajar menyerah dan dijatuhi hukuman mati.

Di daerah Aceh pemberontakan di pimpin oleh Daud Beureuh. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketetetapan pemerintah yang menjadikan Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan

kehilangan status Daerah Istimewa sehingga para ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Aceh menolak kebijakan tersebut.

c. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)

➤ Latar Belakang
1) Perkembangan politik pada saat itu didasarkan pada Nasakom ( Nasionalisme Agama dan Komunis)
2) Kondisi Ekonomi menurun
3) Keputusan pemerintah membubarkan Masyumi dan PSI
4) PKI dengan menyusupkan Ir. Surachman, seorang tokoh PNI, kedalam PNI.
5) PKI menyebarkan fitnah bahwa pimpinan AD membentuk Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta.

➤ Jalannya Pemberontakan
PKI membentuk komando-komando yaitu :

  • Komando Pasopati 
  • Komando Bima Sakti 
  • Komando Gatot Kaca

Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah : Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, namun putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu : Kolonel Katamso
dan Letnan Kolonel Sugiono.

Pada berita RRI pagi harinya, Letkol Untung lalu menyatakan pembentukan
“Dewan Revolusi”, sebuah pengumuman yang membingungkan
masyarakat.

➤ Penumpasan
Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada dimana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. Dalam
perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa Gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30S/PKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia.

2. Konflik dan Pergolakan Antar Kepentingan

a. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

➤ Latar Belakang
Terbentuknya APRA dilatarbelakangi ketidak puasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah RIS. APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949 dengan dalih sebagai Ratu Adil. APRA beranggotakan tentara KNIL yang tidak setuju dibentuknya APRIS di wilayah Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat.

➤ Jalannya Pemberontakan
Pada bulan Januari  1950 Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Pasukan APRA mendapatkan dukungan dari tokoh KNIL Belanda. APRA menyerang Kota Bandung dan dapat menguasai beberapa tempat penting. Setelah itu, Westerling berusaha menggulingkan kabinet RIS.

➤ Penumpasan
 Untuk mengatasi kekacauan pemerintah RIS mengirim pasukannya ke Bandung. Perdana Menteri Moh. Hatta mengadakan perundingan dengan Komesaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil perundingan mendesak agar Westerling meninggalkan Bandung. Akhirnya Westerling dan pasukannya meninggalkan Badung dan sisa pasukannya berhasil dihancurkan.

b. Peristiwa Andi Aziz

➤ Latar Belakang
Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT).

➤ Jalannya Pemberontakan
Pemberontakan Andi Aziz di Makassar diawali adanya kekacauan di Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi kekacauan tersebut pemerintah mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang untuk meredakan ketegangan. Andi Aziz dan pasukannya menolak keputusan tersebut dan tidak mau bekerja sama. Andi Aziz selanjutnya menyerang markas TNI di Makassar dan dapat menguasainya.

➤ Penumpasan
Untuk menumpas pemberontakan ini dikirimkanlah Kolonel Alex Kawilarang.  Pertempuran antara pasukan APRIS dan KNIL tidak dapat dihindarkan dan APRIS dapat memukul mundur musuh.
Selanjutnya pihak KNIL meminta untuk berunding. Hasilnya adalah kedua pihak setuju untuk menghentikan tembak menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KNIL harus meningggalkan Makassar.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL.

3. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem
Pemerintahan.

a. Pemberontakan PRRI dan Permesta

Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kekecewaan tersebut kemudian berlanjut dengan dibentuknya dewan-dewan daerah.
Terdapat empat dewan daerah yang dibentu, yaitu :
1) Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
2)  Dewan Gajah di Sumatra Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
3) Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian.
4) Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hoesain memproklamasikan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia) di Padang Sumatra Barat.

b. Persoalan Negara Federal dan BFO

Konsep Negara Federal dan “Persekutuan” Negara Bagian (BFO/ Bijeenkomst Federal Overleg) mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera Merah-Putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh Negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini (1947).

Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (NIT) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatera Timur). Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda
melancarkan Agresi Militer II-nya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Dikemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerjasama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian (Taufik Abdullah dan AB Lapian,2012.). Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan ini.

Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB, harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negaranegara bagian tersebut bergabung ke RI.

4 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here