Pengertian Pajak, Unsur, Fungsi, Jenis, Manfaat, Asas dan Contoh

23
pajak adalah

Pajak adalah penyumbang APBN terbesar di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, pajak juga menjadi penggerak sebagian besar negara di dunia. Lalu apakah pengertian pajak? unsur-unsur apa saja dalam pajak? apa saja fungsi pajak? apa fungsi pajak? apa saja manfaat pajak bagi pembangunan? apa saja asas-asas pemungutan pajak? Berikut ini Synaoo.com akan mengupas secara lengkap materi tentang pajak ini.

PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung sesuai dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baca Juga : Pengertian APBN, Fungsi, Tujuan, Jenis

UNSUR-UNSUR PAJAK

1. Wajib Pajak

Wajib pajak atau subjek pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan wajib membayar pajak kepada negara.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang termasuk wajib pajak yaitu pegawai, pengusaha, dan perusahan. Setiap wajib pajak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal yang berguna untuk sarana administrasi dan identitas wajib dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP digunakan untuk menciptakan ketertibandan kedisiplinan dalam membayar pajak.

2. Objek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak.

Objek pajak dapat berupa penghasilan pegawai, tanah, bangunan, laba perusahaan, kekayaan, transaksi jual beli, serta kendaraan.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pembebanan besar pajak yang harus dibayar wajib pajak dalam bentuk presentase.

Macam-macam tarif pajak:

– Tarif Proporsional
Tarif proporsional adalah tarif pajak yang presentasenya tetap terhadap jumlah objek pajak. Hasil penghitungan besarnya pajak akan sebanding dengan besarnya jumlah pajak. Contohnya, tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 0,5% dari jumlah objek pajak.

– Tarif Progresif
Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika jumlah dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Dan sebaliknya, jika nilai objek pajak kecil, tarif pajak juga sedikit.

– Tarif Degresif
Tarif degresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin turun jika objek pajak bertambah.

– Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah dan tidak tergantung pada jumlah objek pajak. Misalnya pajak bea materai yang tarif pajaknya tetap yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000.

Baca Juga : Materi Manajemen Lengkap

FUNGSI PAJAK

1. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah pajak sebagai sumber pembiayaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi adalah penggunaan pajak untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi adalah pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

4. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi adalah pajak digunakan untuk mengatur perekonomian.

5. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah pajak digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

JENIS-JENIS PAJAK

1. Berdasarkan Lembaga Pemungut Pajak

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dilakukan oleh Direktirat Jendark Pajak beserta Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kementerian Keuangan.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan kabupaten. Pajak proinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak BBM. Pajak kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dll.

2. Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

3. Berdasarkan Penanggung

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Contohnya pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB0, dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan, pajak pertambahan nialai (PPN), dan bea impor.

MANFAAT PAJAK

1. Untuk belanja pegawai negeri sipil (PNS) sebagai penyelenggara kegiatan negara.
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, terminal, bandara, dll.
3. Untuk pembiayaan alat-alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman pada masyarakat.
4. Untuk membayar utang luar negeri pemerintah.
5. Pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu.
6. Untuk pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
7. Disalurkan ke daerah.

PERBEDAAN PAJAK DENGAN PUNGUTAN RESMI LAINNYA

1. Pemungutan pajak berdasarkan UU, sedangkan pungutan resmi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan daerah.
2. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada masyarakat, sedangkan pungutan resmi memberikan imbalan secara langsung.
3. Penghitungan tarif pajak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan penghitungan pungutan resmi dilakukan oleh pemerintah.
4. Jatuh tempo pembayaran pajak adalah pada tahun fiskal, sedangkan pembayaran pungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian.
5. Pemungutan pajak sifatnya memaksa, sedangkan pungutan resmi lain sesuai dengan kebijakan.

PUNGUTAN RESMI NONPAJAK

1. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dibebankan sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Contohnya retribusi kebersihan, parkir, retribusi pasar, dan tempat wisata.

2. Iuran

Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan tersedianya fasilitas yang diberikan pemerintah secara tidak langsung kepada pembayar iuran. Contohnya iuran keamanan dan kebersihan.

3. Sumbangan Wajib

Sumbangan wajib adalah pungutan yang secara tidak langsung dan nyata dapat ditarik oleh lembaga tertentu tanpa ada balas jasa secar langsung. Contohnya sumbangan dana PMII.

4. Bea Ekspor dan Impor

Bea ekspor dan impor adalah pungutan yang dikenakan kepada harga barang tertentu yang akan diekspor dan diimpor pada saat barang tersebut melewati daerah pabean di Indonesia.

5. Cukai

Cukai adalah pungutan resmi yang dikeanakan atas barang-barang tertentu berdasarkan peraturan pemerintah. Contohnya cukai rokok, parfum, dan minuman beralkohol.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1. Asas Keadilan (Equity)

Pemungutan pajak harus adil, yang berarti pajak yang dikeanakan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima wajib pajak.

2. Asas Kepastian (Certinty)

Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang, artinya pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan UU yaitu ada kejelasan, ketegasan, dan jaminan hukum.

3. Asas Kelayakan (Convience)

Pemungutan pajak tidak boleh memberatkan wajib pajak.

4. Asas Ekonomi (Economy)

Asas ekonomi berkaitan dengan efisiensi biaya pemungutan pajak. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari beban pajak yang harus dibayar.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. Official Assessment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparatur pajak. Kemudian, wajib pajak membayar hasil penghitungan pajak tersebut. Sehingga wajib pajak sifatnya pasif.

2. Self Assessment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajak terutang yang kemudian diserahkan kepada aparatur pajak.

3. With Holding System

Merupakan sistem untuk membantu pelaksanaan self assesment system. Sistem ini menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga.

ADMINISTRASI PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) maupun kantor penerima pembayaran pajak.

4. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat yang digunakan oleh pegawai pajak untuk tagihan pajak dan sanksi administratif berupa denda atau bunga.

5. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKP adalah surat yang diterbitkan karena ketidak benaran wajib pajak dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here