Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila – pendidikan kewarganegaraan kelas 12

55

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila

Pelanggaran HAM Trisakti

Assalamualaikum,

Pada posting kali ini, Synaoo.com akan menyajikan materi tentang Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila yang kita temui di kelas 12. Pada dasarnya materi pelanggaran HAM ini hampir sama pada materi pelanggaran HAM yang kita temui sewaktu kelas 11 ataupun sewaktu SMP dulu. Namun pada materi ini ada beberapa pengembangan khususnya pengaitan dengan Pancasila.

A Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila
B Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
C Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

A. Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Karakterisistik hak asasi manusia adalah universal. Indonesia menggunakan Pancasila sebagai landasan hak asasi manusia. Pancasila dapat menjamin HAM karena  memiliki nilai-nilai yang dikategorikan menjadi tiga yaitu nilai ideal, nilai instrumental, nilai praksis.

1. Nilai Ideal 

Nilai ideal/nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu:
Sila 1: Hak memeluk agama, melaksanakan ibadah, menghormati perbedaan agama.
Sila 2: Kedudukan yang sama di depan hukum.
Sila 3: Unsur pemersatu diantara warga negara dengan menempatkan kepentikan negara di atas kepentingan pribadi.
Sila 4: Kebebasan warga negara untuk bermusyawarah tanpa ada tekanan, paksaan, atau intervensi.
Sila 5: Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfatannya oleh negara.

2. Nilai Instrumental 

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang umumnya berupa ketentuan-ketentuan konstitusional berupa UUD maupun peraturan daerah.

Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia:

a. UUD 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J

b. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Ketentuan dalam UU

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998
tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005
tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

d. Ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 1999
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002
tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes).

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993
tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

 Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998
tentang Pengesahan Konvensi 

 Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001
tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar

3. Nilai Praksis

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan
Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

Sila
Sikap Penegakan Hak Asasi Manusia
1
Menghormati antar umat beragama.
 Saling menghormati kebebasan beribadah.
 Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2
 Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia
 Saling mencintai sesama manusia
 Tenggang rasa kepada orang lain
 Tidak semena-mena kepada orang lain
 Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian
 Berani membela kebenaran dan keadilan
 Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3
 Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
 Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
 Cinta tanah air dan bangsa
 Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia
 Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika
4
 Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat
 Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
 Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5
 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 Menghormati hak-hak orang lain
 Suka memberi pertolongan kepada orang lain
 Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
 Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah
 Rela bekerja keras
 Menghargai hasil karya orang lain


B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.

Kejahatan genosida dilakukan pada suatu kelompok dengan cara:
 membunuh
 mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat
 mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
 memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
 memindahkan secara paksa

b. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk sipil dilakukan dengan cara :
➤ Pembunuhan
 Pemusnahan
 Perbudakan
 Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
 perampasan kemerdekaan
 Penyiksaan
 Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dll.
 Penganiayaan
 Penghilangan orang secara paksa
 Kejahatan apartheid.


2. Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

1)TKI Asal Brebes Dianiaya Majikan di Singapura

1) Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946

2) Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947.

3) Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.

4) Peristiwa Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas. Sekitar 173 orang ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan 23 orang.

5) Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas.

6) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal.

7) Berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antarsuku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, seperti konflik Poso, tragedi Mesuji, dan sebagainya.

b. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional

1) Kejahatan genosida
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
Contoh: My Lai pada 16 Maret 1968 di Vietnam serta tragedi Shabra dan Shatila pada September 1982, di Beirut, Lebanon.

2) Kejahatan melawan kemanusian
Kejahatan kemanusian dapat berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional dan sebagainya. Contoh: pembuhunan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja.

3) Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain
Invasi atau agresi ialah suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lainnya, dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional, dan
sebagainya. Contoh: invasi Irak ke Iran pada 22 September 1980 dan invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak pada 20 Maret 2003

4) Kejahatan perang (War crimes)
Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil.

C. Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi
Manusia

1. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Unwillingness Stats adalah negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM. Kemudian Mahkamah Internasional yang akan menangani kasus tersebut.

Sebelum pasal 26 tahun 2006 berlaku, untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia diselesaikan oleh pengadilan ad hoc. Setelah UU tersebut berlaku ditangani oleh Pengadilan HAM.

2. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional

a. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible (diterima untuk menangani perkaran pelanggaran HAM), apabila negara yang bersangkutan enggan (unwillingness) atau tidak mampu (unable) untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan.

b. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible. Namun, dalam hal ini,
posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible bila putusan yang berdasarkan keengganan (unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) dari negara untuk melakukan penuntutan.

c. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, di antaranya:
 Diberlakukannya travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya,
 Pengalihan investasi atau penanaman modal asing,
 Pemutusan hubungan diplomatik,
 Pengurangan bantuan ekonomi,
Pengurangan tingkat kerja sama,
 Pemboikotan produk ekspor,
 Embargo ekonomi.

Itulah materi Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila yang dapat diberikan oleh Synaoo.com.

Semoga materi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan membantu proses belajar kalian. Untuk membantu penyempurnaan materi kami mengharap kritik dan saran pembaca dengan memberikan komentarnya dibawah.

Terimkasih telah berkunjung.

Wassalamualaikum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here