Otonomi Daerah : Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Hukum

49
otonomi daerah

Otonomi Daerah – Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat atau sering disebut dengan sistem sentralisasi.

Namun karena wilayah Indonesia yang begitu luas dan terbai atas daerah-daerah provinsi maupun kabupaten, maka daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan tujuan untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerah-daerahnya sehingga digunakanlah otonomi daerah.

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Materi Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Tujuan Otonomi Daerah

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik.

2. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

3. Untuk memberikan keadilan secara nasional.

4. Agar terjadi pemerataan di setiap wilayah daerah.

5. Untuk mememelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar daerah dalam rangka keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

6. Untuk mendorong pemberdayaaan masyarakat Indonesia.

7. Untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).

Asas Otonomi Daerah

1. Sentralisasi / Dekosentrasi

Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerntahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

2. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan daerah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu

 

Prinsip Otonomi Daerah

1. Otonomi Seluas-Luasnya

Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

2. Otonomi yang Nyata

Otonomi yang nyata, artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah

2. Otonomi yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi yang dalam penyelenggaraaanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerahtermasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional

 

Dasar Hukum Otonomi Daerah

1. Pada UUD 1945 meliputi Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 18 Ayat 3, Pasal 18 Ayat 4, Pasal 18 Ayat 5, Pasal 18 Ayat 6, Pasal 18 Ayat 7, Pasal 18A ayat 1, Pasal 18A ayat 2 , Pasal 18B ayat 1, Pasal 18B ayat 2

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

 

Jenis-Jenis Otonomi

1. Otonomi Materiil

Otonomi Materiil adalah urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga diperinci secara tegas, pasti dan diberi batas-batas (limitative), zakelijk, dan dalam praktiknya penyerahan ini dilakukan dalam Undang-Undang pembntukan daerah bersangkutan.

2. Otonomi Formal

Otonomi Formal adalah urusan yang diserahkan dibatasi dan tidak zakelijk. Batasnya ialah, bahwa daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi timgkatannya. Selain itu, pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Otonomi Riil

Otonomi Riil adalah kombinasi atau campuran otonomi materiil dan otonomi formal. Di dalam undang-undang pembentukan daerah, pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Kemudian setiap waktu daerah dapat meminta tambahan urusan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah. Penambahan urusan pemerintahan kepada daerah dilakukan dengan UU penyerahan masing-masing.

Baca Juga : Materi Hak Asasi Manusia

Dampak Adanya Otonomi Daerah

1. Dampak Positif

  • Pemerintah daerah mendapat kesempatan menampilkan identitas masyarakat lokal.
  • Dana yang diperoleh pemerintah daerah lebih besar.
  • Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik
  • Pertumbuhan ekonomi meningkat.
  • Terwujudnya pembangunan di seluruh daerah secara merata.

2. Dampak Negatif

  • Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di daerah untuk merugikan negara dan rakyat seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme.
  • Terkadang muncul kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara.
  • Penyusunan regulasi yang tidak sesuai dengan teknik legal drafting.

 

Sekian materi dari Synaoo.com mengenai otonomi daerah.

Semoga materi yang diberikan dapat menambah wawasan kita semua.

Terimakasih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here