Materi Wakaf : Pengertian, Hukum, Dalil, Rukun dan Syarat

61
Tanah Wakaf

Materi Wakaf – Meningkatnya orang-orang kaya muslim tentu saja perlu mendapat apresiasi dari semua kalangan. Hal tersebut diharapkan mampu menjadi solusi dari sebagian lain masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Betapa tidak, dari mereka diharapkan terjadi jembatan penghubung antara orang-orang kaya (agniya) dengan orang-orang miskin.

Tentu saja dengan posisi mereka sebagai pengusaha muslim akan diperoleh sekian banyak kontribusi dalam upaya membantu mereka yang masih sangat membutuhkan. Dana yang terkumpul tersebut, baik berupa zakat mal, infak, śadaqah, atau wakaf akan sangat berarti dalam upaya membantu kaum fakir miskin.

Demikian itu karena sesungguhnya Islam membenci berputarnya kekayaan di tangan orang-orang tertentu saja, sementara sebagian besar orang tidak memilikinya. Islam senang kalau harta itu tidak hanya berkisar pada orang-orang kaya saja. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang indah, yang membawa keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif yang membawa misi kebersamaan agar jurang pemisah antara agniya (orang kaya) tidak terlalu jauh dengan kaum duafa (orang miskin).

Ajaran Islam mengisyaratkan untuk melakukan upaya pemberdayaan ekonomi umat yang harus diproyeksikan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip tersebut salah satunya bisa diaplikasikan melalui pengelolaan wakaf yang amanah dan profesional agar pahalanya terus mengalir meskipun wakif (orang yang mengeluarkan wakaf) tersebut telah meninggal dunia.

Baca Juga : Materi Berpikir Kritis 

Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab (الوقف)yang artinya menahan (الحبس) dan mencegah (المنع). Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan, atau diwariskan.

Wakaf menurut istilah syar’i adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang
lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat.

Orang yang mewakafkan hartanya disebut wakif. Sedangkan orang yang menerima wakaf disebut nazir.

Contohnya adalah seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk lahan pemakaman umum. Maka tanah yang
sudah diwakafkan tersebut tidak boleh ditarik kembali, dijual, diwariskan, atau dihadiahkan kepada orang lain.

Wakaf termasuk amal ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Allah Swt. Dalam Q.S. ali Imran/3:92 Allah Swt. berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌوقف

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Swt. Maha Mengetahui.”

Wakaf termasuk amal ibadah yang belum banyak diamalkan. Hal tersebut disebabkan karena biasanya wakaf berupa harta yang dicintai, seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Padahal, jika seseorang mengetahui betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, boleh jadi orang akan berbondong-bondong melakukan wakaf meski sekadar satu meter tanah.

Wakaf merupakan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sampai orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya, ia akan tetap menerima pahala dari amal jariyahnya selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain.

Wakaf memiliki dua tujuan, yaitu hubungan horizontal, yaitu mengentaskan kemiskinan dan hubungan vertikal, yaitu pendekatan pada Allah Swt.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah dijelaskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Hukum Wakaf

Hukum waqaf adalah sunnah. Waqaf sebagai amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif, yaitu sebagai sadaqah jariyah.

Berdasarkan dalil-dalil waqaf bagi keperluan umat, waqaf merupakan perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam.

Suatu ibadah dinilai sah apabila terdapat perintah dari Allah Swt. dan Rasulullah saw. Demikian halnya dengan syari’at atau ajaran waqaf.

Dalil Berwakaf

Berikut adalah beberapa dalil yang menjadi dasar tentang diperintahkannya waqaf, di
antaranya seperti berikut.

a. Q.S. Āli ‘Imrān/3:92

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Swt. Maha Mengetahui”. (QS. Āli ‘Imrān/3:92 )

b. Hadis Rasulullah saw. riwayat Bukhari da Muslim

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.”.
(H.R. Bukhari dan Muslim ).

Mengenai sadaqah jariyah pada hadis di atas, ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan śadaqah jariyah dalam hadis tersebut adalah waqaf.

c. Hadis Rasulullah saw. riwayat Bukhari

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.’, “Sesunguhnya Umar Ibn al Khatthab memiliki tanah yang dinamakan dengan samgun yang ada kurma yang indah sekali. Umar berkata, “Ya RasulAllah Swt. saya ingin memanfaatkan
hartaku yang sangat baik, apakah saya mau menśhadaqahkannya? Nabi menjawab, “Hendaklah śhadaqahkanlah asalnya yang tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan akan tetapi hendaklah nafkahkan buahnya.”
(H.R. Bukhari)

Berdasarkan dalil Al-Qur’ān dan hadis-hadis di atas, ditegaskan bahwa orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt., maka sepantasnya harus memilih hartanya yang paling baik untuk diwaqafkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattaab ra.

Umat Islam berbeda pendapat tentang awal diberlakukannya waqaf. Menurut kaum Muhajirin, bahwa waqaf pertama kali diberlakukan pada zaman Umar ibn Khattab dan dimulai Nabi Muhammad saw. sendiri.

Sementara menurut kaum Anśar, waqaf pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., sebagaimana dalam kitab Magazi al-Waqidi dikatakan bahwa sedekah yang berupa waqaf dalam Islam yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. sendiri adalah sebidang tanah untuk dibangun masjid. Dengan demikian, dasar waqaf bukan hanya berupa ucapan Nabi (qaul al-nabi), tetapi juga praktik Nabi Muhammad saw. sendiri (fi’il al-nabi).

Menurut al-Qurtubi, seluruh sahabat Nabi pernah mempraktikkan waqaf di Mekah dan Madinah, seperti Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, U¡man bin Affan, Ali bin Abi alib, Aisyah, Fatimah, Zubair, Amr bin Ash, dan Jabir. Menurut
Imam Syafi’i dalam qaul qadimnya bahwa sekitar delapan puluh sahabat Nabi dari kaum Anśar mempraktikkan sedekah muharramat yang disebut waqaf dan seluruh sahabat Nabi melakukan waqaf serta tidak seorang pun yang tidak mengetahuinya. Dengan demikian, waqaf memiliki dasar yang kuat mulai dari al-Qur’ān yang bersifat global (mujmal), perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad saw., dan perilaku sahabat Nabi Muhammad saw.

Rukun dan Syarat Berwakaf

a. Orang yang berwakaf (al-wakif)

Syarat al-wakif :

– Memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewaqafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.

– Berakal, tidak sah waqaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.

– Balig.

– Mampu bertindak secara hukum (rasyid). Maksudnya orang bodoh, orang yang sedang bangkrut dan orang lemah ingatan tidak sah mewaqafkan hartanya.

b. Benda yang diwakafkan (al-mauquf)

Syarat al-mauquf :

– Barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga.

– Harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Jadi, apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), pengalihan milik pada ketika itu tidak sah.

– Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif).

– Harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah gaira śai.

c. Orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi)

– Tertentu (mu’ayyan), yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah.

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu’ayyan) bahwa ia adalah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik). Maka, orang muslim, merdeka dan kafir zimni (non muslim yang bersahabat) yang memenuhi syarat ini, boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

– Tidak tertentu (gaira mu’ayyan), yaitu tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lain.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghaira mu’ayyan, yaitu bahwa yang akan menerima wakaf itu hendaklah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

d. Lafaz atau ikrar wakaf (sigat)

Syarat sigat :

– Ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (ta’bid). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu.

– Ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.

– Ucapan itu bersifat pasti.

– Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf

1. Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah.

2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu.

3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah.

4. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.

5. Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.

Harta Wakaf dan Pemanfaatannya

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. dan amal para sahabat, harta wakaf itu berupa benda yang tidak habis karena dipakai dan tidak rusak karena dimanfaatkan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sebagai contoh misalnya Umar bin Khattab ra. mewakafkan sebidang tanah di Khaibar. Khalid bin Walid ra. mewakafkan pakaian perang dan kudanya.

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

1. Wakaf benda tidak bergerak

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakaf benda bergerak

a. Wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
b. Logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat jangka panjang.
c. Surat berharga.
d. Kendaraan.
e. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri.
f. Hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di indonesia keanggotaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No.75/M Tahun 2007,
yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007 sebagai amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pengelolaan Wakaf dan Problematikanya

1. Dasar Hukum Wakaf

Perwakafan di Indonesia diatur menurut undang-undang dan peraturanperaturan sebagai berikut.

a. UU RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tanggal 27 Oktober 2004.

b. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

c. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

e. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

f. Intruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

g. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tantang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.

h. SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, śhadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan.

i. SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infaq, śhadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan. Untuk selanjutnya di tingkat masyarakat yang menangani langsung
perwakafan diserahkan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Di tingkat paling bawah, urusan wakaf dilayani oleh Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW).

2. Tata cara perwakafan tanah milik

a. Perorangan atau badan hukum yang mewaqafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar waqaf.

b. Calon wakif sebelum mengikrarkan waqaf, terlebih dahulu harus menyerahkan surat-surat (sertifikat, surat keterangan, dan lain-lain) kepada PPAIW.

c. PPAIW meneliti surat dan syarat-syaratnya dalam memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah.

d. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan dengan jelas, tegas, dan dalam bentuk tertulis. Apabila tidak dapat menghadap PPAIW dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

e. PPAIW segera membuat akta ikrar waqaf dan mencatat dalam daftar akta ikrar waqaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.

3. Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi waqaf diperlukan agar tertib secara administrasi dan memiliki kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah waqaf dilakukan secara bersama oleh Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun 2004, kedua lembaga ini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Waqaf. Proses sertifikasi tanah waqaf dibebankan kepada anggaran Kementerian Agama.

4. Ruilslag Tanah Wakaf

Nazir wajib mengelola harta benda waqaf sesuai peruntukan. Ia dapat mengembangkan potensi waqaf asalkan tidak mengurangi tujuan dan peruntukan waqaf. Dalam praktiknya, acapkali terjadi permintaan untuk menukar guling (ruilslag) tanah waqaf karena alasan tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 memperbolehkan tukar guling atau penukaran harta benda waqaf dengan syarat harus ada persetujuan dari Menteri Agama. Kewajiban nazir yang terutama adalah mengamankan harta waqaf yang dikelolanya dan memanfaatkannya. Jika didapati harta waqaf tidak sesuai kemanfaatannya, misalnya gedung madrasah yang penduduk sekitarnya telah pindah sehingga harta waqaf tersebut tidak berfungsi lagi, nazir mengambil langkah untuk kemanfaatan yang lain.

Apakah harta waqaf itu boleh dijual dan diganti serta dipindahkan ke tempat lain? Dengan alasan kemaslahatan dan kemanfaatan, diperbolehkan mengganti bangunan gedung waqaf. Demikian juga menggantikan tanaman waqaf dengan tanaman yang lebih produktif juga diperbolehkan, yang hasilnya lebih bermanfaat dari yang sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan tujuan waqaf. Adapun memindahkan harta waqaf diperbolehkan berdasarkan alasan
maslahat dan manfaat.

Mengenai harta waqaf yang tidak mungkin diambil manfaatnya, juga boleh dijual, kemudian membeli benda baru yang lain sebagai pengganti.

Imam Syafi’i dan yang lainnya tidak memperbolehkan mengganti masjid atau tanah wakaf. Namun Umar bin Khattab pernah memindahkan masjid Kufah ke tempat yang baru dan tempat yang lama dijadikan pasar kurma.

Oleh karena itu, perubahan atau pengalihan dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu saja, dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah setempat dengan alasan:

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif.
b. Karena kepentingan umum.

5. Sengketa Wakaf

Penyelesaian sengketa wakaq pada dasarnya harus ditempuh melalui musyawarah. Apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Baca Juga : Iman Kepada Qada dan Qadar

6. Syarat, Kewajiban, dan Hak Nazir

Nazir bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

Syarat nazir perseorangan adalah sebagai berikut.
a. Warga negara Indonesia.
b. Beragama Islam.
c. Dewasa.
d. Amanah.
e. Mampu secara jasmani dan rohani.
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi atau badan hukum yang bisa menjadi nazir harus memenuhi persyaratan, berikut.
a. Pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana tersebut di atas.
b. Organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.
c. Badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban atau tugas nazir adalah sebagai berikut.
a. Melakukan pengadministrasian harta benda waqaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda waqaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda waqaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazir memiliki hak-hak sebagai berikut.
a. Menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda waqaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh prosen).
b. Menggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here