Hak Asasi Manusia – Sebuah negara yang merdeka harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Namun, menjamin hak setiap warga negara bukanlah hal yang mudah karena hak asasi manusia memanglah sangat kompleks.

Pada postingan artikel kali ini Synaoo.com akan memberikan Rangkuman Materi tentang Hak Asasi Manusia yang sering ditemui dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan PPKn baik itu SMP, SMA, bahkan hingga jenjang kuliah.

Materi Hak Asasi Manusia PDF 

 Download HAM pdf

Berikut adalah materi selengkapnya mengenai Hak Asasi Manusia.

A. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihargai serta dilindungi pemerintah.

Sedangkan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhlk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Baca juga : Materi Hak dan Kewajiban Warga Negara

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia muncul pertamakali di Inggris. Rakyat Inggris berjuang melawan raja yang berusaha untuk berkuasa secara mutlak.

➥ Kaum bangsawan memaksa Raja Jonh (1215) untuk menerbitkan Magna Charta Libertatum yang berisi larangan penghukuman, penahanan, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang.

➥ Terbitnya Habeas Corpus Act (1679) berisi orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahu atas tuduhan apa dia ditahan.

➥ Terbitnya Bill of Rights (1689) yang merupakan akta deklarasi hak dan kebebasan kawula serta tatcara suksesi raja).

3.  Jenis hak Asasi Manusia

➠ Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
● Kebebasan menyatakan pendapat
● Kebebasan memeluk agama
● Kebebasan bergerak

➠ Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)
● Kebebasan memiliki, membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu.
● Hak mendapat tunjangan hidup bagi orang miskin dan anak terlantar.

➠ Hak Asasi Politik (Political Rights)
● Hak ikut serta dalam pemerintahan
● Hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
● Hak mendirikan partai politik, ormas, dan organisasi lainnya.

➠ Hak Asasi Hukum (Rights of Legal Equality)
● Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

➠ Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (Social dan Cultural Rights)
● Hak memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan.
● Hak mengembangkan kebudayaan.

➠ Hak Asasi dalam Tata Cara Peradilan dan Perlindungan (Procedural Rights)
● Hak mendapat perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, atau peradilan.

4. Pelanggaran dan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama.

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan secara luas atau sistematis yang ditujukkan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
● Pembunuhan
● Pemusnahan
● Perbudakan
● Pengusiran
● Pemindahan penduduk secara paksa
● Perampasan kemerdekaan
● Penyikasaan
● Pemerkosaan
● Perbudakan seksual
● Pemaksaan kehamilan
● Pemandulan secara paksa
● Pengjilangan orang secara paksa
● Kejahatan apartheid

Baca Juga : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

B. Upaya-Upaya Penegakkan HAM di Indonesia

1. Proses Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakkan HAM
Siapa yang bertanggung jawab dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM sampai kini menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Berkaitan dengan persoalan tersebut, paling tidak ada dua pandangan.
Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab memajukan HAM adalah negara, karena negara dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Rakyat perlu diberikan pendidikan terutama masalah yang berkaitan dengan HAM. Negara yang tidal memfasilitasi rakyat melalui pendidikan HAM berarti negara telah mengabaikan amanat rakyat. Begitu pula tanggung jawab dalam melindungi HAM adalah negara (state). Oleh karena itu deklarasi PBB tentang HAM yang dikenal dengan Piagam HAM dunia, Konvenan, Hukum Perjanjian Internal, Piagam Madinah, Deklarasi Kairo, dan sebagainya harus diletakkan sebagi norma hukum internasional yang mengatur bagaimana negara-negara di dunia menjamin hak-hak setiap rakyatnya.
Rights (Hak yang dalam keadaan normal hams dilindungi). Hak-hak inilah yang harus dijamin oleh negara. Apabila negara tidak mampu melindungi HAM rakyatnya, negara yang bersangkutan dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi rakyatnya. Dengan demikian, analisis terhadap pelanggaran HAM selalu berupa pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyatnya (pelanggaran HAM secara vertikal) seperti kasus tanjung priok, kasus DOM di Aceh, kasus Haur Koneng di Tasikmalaya, dan kasus di Papua. Pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyat tidak hanya by Commission (Pelanggaran HAM secara langsung oleh negara), tetapi juga by Omission (Pelanggaran HAM secara tidak langsung, di mana negara membiarkan terjadinya pelanggaran HAM); dan pelanggaran terhadap pemenuhan (Fu/Itill). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga tampak lebih mengedepankan tanggungjawab pemerintah terhadap perlindungan (protect), pemajuan (promote), penghormatan (respect), dan pemenuhan (fulltill) HAM.
Pandangan kedua, menyatakan tanggungjawab pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya, negara dan individu memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Oleh karena itu, pelanggaran HAM tidak saja dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat terhadap rakyat (pelanggaran HAM secara horizontal). Contoh pelanggaran HAM jenis ini antara lain adanya penembakan rakyat oleh sipil bersenjata seperti dalam kasus penembakan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan beberapa tokoh lainnya; penganiyaan buruh atau budak oleh majikan seperti kasus Marsinah; serta perampasan hak dan penganiayaan oleh para perampok. Berkaitan dengan tanggung jawab individu tersebut, Nickel mengajukan tiga alasan mengapa individu memiliki tanggung jawab dalam penegakan dan perlindungan HAM. Pertama, sejumlah besar masalah HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan di luar negara, dalam hal ini rakyat. Kedua, HAM sejati bersandar pada pertimbangan; pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai dengan human dignity-nya, Ketiga, individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi. di mana set’ap orang memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah. Dalam masyarakat yang demokratis, suatu yang menjadi kewajiban pemerintah juga menjadi kewajiban rakyat.

2. Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM di Indonesia

Di negara Indonesia, konsekuensi penegakan HAM, dilakukan melalui penetapan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan pengadilan atas pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pembentukan pengadilan  HAM di lndonesia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara nasional, melainkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat internasional.
Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM, maka ada beberapa konsekuensi yang dapat diberikan, diantaranya sebagai berikut.

➠ Negara tersebut akan dikucilkan dari percaturan dunia internasional

➠ Adanya tuntutan-tuntutan dari LSMLSM nasional maupun internasional terhadap pemerrintah dari negara yang bersangkutan.

➠ Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pembantaian massal) dari pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya, maka melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpin negara yang bersangkutan dapat dituntut dan diajukan ke Mahkamah lntenasional.

Bagaimana cara menumbuhkan sikap hormat-menghormati dan menegakkan HAM di Indonesia? Memang bukan pekerjaan yang mudah. Namun’ Ini bukan tidak mungkin dilakukan. Adanya berbagai peraturan tertulis tentang HAM di Indonesia sudah menunjukkan kemauan untuk menegakkan HAM di Indonesia. Sebagian besar peraturan HAM di Indonesia tersebut dihasilkan di masa reformasi.

Peraturan perundang-undangan serta kovenan internasional sudah banyak diratifikasi oleh lndonesia. Upaya penegakan HAM akan berhasil jika putusan pengadilan tidak memihak dan merdeka dalam memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia.

Dibandingkan masa sebelumnya. pada masa reformasi, perkembangan HAM di indonesia memiliki landasan operasional yang lebih jelas. Sebenarnya istilah hak dasarIndonesia, seperti dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan Tap MPRS Nomor XIV/MPRS/1966. Walaupun begitu. ketetapan MPR tentang HAM baru dihasiikan pada masa reformasi. misalnva dalam Tap Nomor XVH/MPR/1998.

Sebagai upaya untuk tetap menegakkan hak-hak asasasi manusia di lndonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 pemerintah membentuk lembaga independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jakarta. Komnas HAM hanya berfungsi sebagai penyelidik dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta dan kasus yang diduga melanggar HAM. Hasil penyelidikan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Selanjutnya proses hukuman diserahkan kepada pengadilan.

Penegakan HAM secara yuridis formal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelaksanaan HAM di lndonesia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat Piagam , Hak Asasi Manusia yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak kemerdekaan. hak atas kebebasan informasi, hak atas keamanan, hak atas kesejahteraan, serta hak atas perlindungan dan pemajuan oleh pemerintah. Hak asasi manusia yang terdapat pada ketetapan ini meliputi hak-hak sebagai berikut.
➠ Hak untuk hidup.
➠ Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
➠ Hak mengembangkan diri.
➠ Hak memperoleh keadilarj.
➠ Hak kemerdekaan.
➠ Hak atas informasi.
➠ Hak keamanan.

➠ Hak kesejahteraan.

Meskipun dari sisi perangkat perundang-undangan sudah menunjukan kemajuan yang positif, namun penegakkan HAM dan keadilan masih jauh dari harapan. Banyak pelanggaran  HAM yang terjadi tidak diselesaikan secara adil atau memenuhi keadilan masyarakat.

Penetapan beberapa perangkat (instrumen) HAM yang diratifikasi dari beberapa konvensi internasional telah dilakukan. Namun, selain harmonisasi perundang-undangan nasional di bidang HAM ini diperlukan lembaga-lembaga independen yang mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Tugasnya antara lain sebagai berikut.
➠ Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah Untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM kepada seluruh masyarakat.
➠ Menugaskan kepada presiden serta DPR untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pada hakikatnya, hambatan dan tantangan itu muncul dari masyarakat yang selalu merasa dirugikan, perlakuan kurang baik dari aparat pemerintah yang sebenarnya ikut menjunjung tingg iak asasi “manusia atau sifat egois yang berlebihan untuk menuntut HAM (Hak Asasi Manusia) daripada KAM (Kewajiban Asasi Manusia).

 

a. Hambatan

Upaya penegakan HAM di Indonesia masih mengalami banyak hambatan antara lain :

➠ Kesadaran masyarakat melaporkan untuk melaporkan pelanggaran HAM rendah.
➠ Kemampuan hakim belum optimal di peradilan HAM ad hoc
➠ Kemampuan pengetahuan masyarakat akan HAM masih rendah.

b. Tantangan

Dalam penegakan HAM, terdapat pula beberapa tantangan, antara lain :

➠ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak-Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat diselesaikan berdasarkan peradilan HAM ad hoc.

➠ Dengan adanya amandemen UUD 1945 pada Pasal 28 tentang larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif) memungkinkan para tersangka dan terdakwa luput dari proses hukum keadilan dan luput dari tegaknya hukum acara, akan sangat tidak adil pelaksanaan hukum itu.

➠ Nebis in idem (double jeopardy). Asas yang mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan biasa. Namun keterbatasan lingkup pengadilan HAM yang haknya sebatas pada genoshida(pembantaian massal) dan kejahatan melawan kemanusiaan, mengakibatkan ada unsur-unsur yang tidak dipenuhi.

3. Kelembagaan

a. Komnas HAM

Komisi nasional hak asasi manusia (komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melauli Keppres Nomor 50 Tahun 1993.

Tujuan pembentukan komnas HAM :

➠ Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.

➠ Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM, terutama bagi manusia seutuhnya.

Fungsi Komnas HAM :

➠ Pengkajian dan penelitian
➠ Penyuluhan
➠ Pemantauan
➠ Mediasi

b. Pengadilan HAM 
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota.
Tugas pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat seperti genosida dan tindak kejahatan terhadap manusia.
 
c. Pengadilan HAM ad Hoc
Pengadilan Ham ad Hoc menyelesaikan perkara HAM pada pengadilan HAM karena keterbatasan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Penanganan ini atas usul DPR dengan keputusan presiden.
 
d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Lembaga ini merupakan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM yang dibentuk dengan undang-undang.

4.  Proses Penegakan HAM di Indonesia

Sebelum ditetapkannya The Universal Declaration of Human Right, (10 Desember 1948), negara kita telah bertekad untuk menegakkan hak asasi manusia secara sungguh-sungguh. Hal ini terbukti dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat, yaitu pada saat penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, kemudian terjadi beberapa perubahan UUD1945, antara lain seperti dalam Amandemen ke empat UUD 1945 Tahun 2002. Menurut amandemen tersebut HAM dimasukkan secara tegas dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Namun, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat kita harus waspada terhadap ikut campur tangan pihak asing yang mencampuri kedaulatan negara kita yang berkedok menegakkan HAM. Hal ini bukan berarti kita tidak memperhatikan kritik dan saran dari negara-negara lain terutama PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Untuk menegakkan HAM di indonesia ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut.
a. Penegasan penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (Komnas HAM), sehingga semua pengaduan atau laporan yang didasarkan KUHP tidak, dapat diterima oleh jaksa.
b. Proses peradilannya dilaksanakan oleh peradilan HAM ad hoc atau peradilan khusus. Hal ini sebagai pertanda dari diselenggarakan atau diadakan hanya untuk maksud tertentu yang sifatnya khusus atau spesial, atau dalam bahasa Latin ad hoc. Secara khusus, sifat ad hoc berarti pula hanya berlaku untuk satu kasus tertentu saja.
c. Tenggang waktu dibutuhkan hukum acara peradilan HAM dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Untuk perkara prinsip tidak terdapat keadaan kadaluarsa bagi pelanggar berat terhadap HAM. Namun untuk kepentingan praktis, harus ada pedoman atau pegangan tenggang waktu. Misalnya, dalam Undang-Undang pengadilan HAM, tenggang waktu untuk suatu perkara adalah sebagai berikut.

➠ Pemeriksaan dibatasi sampai 180 hari pada tingkat satu.
➠ Tingkat banding 90 hari.

d. Perlindungan para korban dan saksi karena proses peradilan ini berkaitan dengan masalah-masalah pelanggaran berat, sehingga korban dan saksi sangat penting, artinya jangan sampai instansi atau orang yang diduga melanggar HAM secara serius justru mengintimidasi korban, saksi, jaksa, dan hakim.

e. Kompensasi, para korban semestinya mendapat kompensasi, hanya ini belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Bangsa Indonesia melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia.

5. Peran Masyarakat dalam Menegakkan HAM

Dalam usaha penegakan HAM di sebuah negara, khususnya di indonesia, partisipasi pemerintah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Pihak masyarakat yang dapat dan berhak berpartisipasi dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia meliputi individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga kemasyarakatan lainnya.
Pelanggaran HAM bisa terjadi kapan dan di mana saja. Setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam usaha penegakan HAM apabila ia mendapat perlakuan atau melihat tindakan yang melanggar HAM. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan adalah melaporkan apabila terjadi pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang. Setiap individu juga berhak mengajukan usulan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. Seiring dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, perubahan yang terjadi di tengah masyarakat juga semakin pesat dan dinamis sehingga sangatlah sulit bagi pemerintah untuk mengamati kebutuhan hak asasi masyarakat setiap waktu. Untuk mengatasi kendala tersebut, masyarakat dapat membantu dengan melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM.

6. Peran Siswa dalam Menegakkan HAM

a. Dalam Kehidupan Bermasyarakat
➠ Mencegah segala tindakan atau perbuatan yang mengarah ke pelanggaran HAM, baik oleh diri sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain.
➠ Menghindari perbuatan yang kiranya dapat merendahkan, melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.
b. Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bemegara
➠ Bersedia menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika benar-benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM.
➠ Melaporkan kepada pihak yang berwajib (Komnas HAM) jika melihat peristiwa pelangf garan HAM.

Demikian materi tentang Hak Asasi Manusia dari Synaoo.com.

Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman.

Selamat Belajar !!!