Kebijakan-Kebijakan Herman Willem Daendels di Indonesia

kebijakan herman willem deandels

Kebijakan Herman Willem Daendels – Pada tahun 1808 Louis Napoleon menunjuk Herman William Daendeles sebagai gubernur jendral untuk menjalankan kekuasaan di Hindia Belanda.

Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels ialah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris.

Sebagai gubernur jendral yang ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa. Tampaknya Jawa menjadi sangatlah penting dan strategis dalam mengatur pemerintahan kolonial di Indonesia, sehingga menyelamatkan dan mempertahankan Jawa menjadi sangat penting.

Herman Willem Daendels merupakan kaum patriot dan berpandangan liberal. Ia merupakan kaum muda yang berasal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam berbagai pidatonya, ia tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis.

Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia Belanda. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik yang menurutnya feodalistik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk yaitu Republik Bataaf. Langkah ini juga digunakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat.

Baca Juga : Sejarah Lahirnya VOC

Kebijakan Herman Willem Daendels (1808-1811)

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan-pesan dari pemerintah induk (Republik Bataaf), Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama berhubungan di bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi.

1. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Langkah-langkah yang dilakukan Daendels dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan tanah Jawa dari serangan Inggris sebagai berikut.

  • Membangun benteng-benteng baru untuk memperkuat pertahanan.
  • Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan juga di Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon tidak berhasil.
  • Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Indonesia, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yaitu dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang (baca Ricklefs, 2005); dan
  • Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) yang memiliki panjang 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan De Groote Postweg yang selanjutnya oleh masyarakat sering disebut dengan jalan Daendels.
  • Membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia.
  • Memengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk Legiun Mangkunegara.

Pelaksanaan pembangunan pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Daendeles yang awalnya dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis dan dijiwai panji-panji Revolusi Prancis dengan semboyannya: liberte, egalite dan fraternite. Namun setelah memegang tampuk pemerintahan, kemudian ia berubah menjadi diktator.

Daendels juga memaksa rakyat untuk kerja rodi (kerja paksa). Kerja rodi tersebut membuat rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon. Lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria, menyebabkan banyak rakyat yang menjadi korbannya. Banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal.

2. Bidang Politik dan Pemerintahan

Jiwa revulisioner yang dimiliki oleh Daendeles diterapkan ddalam menentukan kebijakan di badang pemerintahan. Daendeles mengganti sistem pemerintahan lama dengan sistem pemerintahan yang baru sebagai berikut.

  • Membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi.
  • Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya.
  • Memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden (Menteng).
  • Mengganti raja-raja yang dianngap menghalang-halangi kepentingan.
  • Belanda dan mengangkat raja-raja baru yang sesuai dengan keingingan Belanda, contohnya di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
  • Merombak sistem foedal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan Barat Modern. Tindakan Daendeles antara lain membatasi kekuasaan raja-raja lokal, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, serta menghapus Kerajaan Banten dan Cirebon.
  • Mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial.
  • Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan perfektur dan 31 kabupaten.

3. Bidang Peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan.

  • Daendels membentuk tiga jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang Timur Asing, peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang; dan
  • Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

4. Bidang Sosial Ekonomi

Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sambil berusaha mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda.

Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu diantaranya sebagai berikut.

  • Mengeluarkan uang kertas
  • Membentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK)
  • Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta untuk melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon.
  • Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan juga penjualan tanah kepada swasta.
  • Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia.
  • Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya.
  • Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir (Tionghoa dan Arab)

Selama tiga tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal mengemban misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh karena itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Janssen.

Sekian pembahasan mengenai kebijakan Willem Herman Daendels dari Synaoo.com. Semoga pembahasan materi yang diberikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami.

Terimakasih.

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia"