Materi Jenis-Jenis Belanja Negara – Belanja Negara dalam Anggaran Belanja Negara (APBN) digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jenis-jenis belanja negara bermacam-macam bentuknya.

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Baca Juga : Materi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.

Berdasarkan jenis-jenis belanja negara, belanja pemerintah pusat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja pegawai digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jenis belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan belanja lainnya yang berhubungan dengan pegawai pemerintahan.

2. Belanja Barang

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau tidak dipasarkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja barang terdiri atas belanja pengadaan barang dan jasa belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung atau bangunan jaringan, serta dalam bentuk fisik lain.

4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran bunga utang adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok hutang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

Pembayaran utang dalam negeri dipengaruhi tingkat suku bunga indonesia (SPI). Sementara pembayaran utang luar negeri bersumber dari pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit, ekspor dan pinjaman lain.

5. Subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lain yang memproduksi, menjual, mengekspor, dan mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya terjangkau masyarakat.

6. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang barang atau jasa bersifat tidak wajib, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi internasional.

7. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan sosial antara lain bantuan sosial untuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung kepada masyarakat miskin.

8. Belanja Lain-Lain

Belanja lain-lain adalah pengeluaran yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan dalam pos-pos pengeluaran diatas.

Belanja lain-lain sifatnya tidak biasa dan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lain.

Belanja Pemerintah Daerah

Setiap daerah memiliki pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Transfer ke daerah atau anggaran pembiayaan daerah oleh negara adalah bagian dari belanja negara dalam rangka membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun pengelompokan dana perimbangan sebagai berikut.

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Contoh dana alokasi khusus adalah dana di bidang kesehatan, infrastruktur, sarana prasarana, pemekaran daerah, kelautan dan perikanan serta pertanian.

2. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan secara khusus untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Alokasi dana otonomi khusus ditetapkan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

3. Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan.

Dana penyesuaian meliputi Dana Inaetif Daerah (DID), Dana Proyek Pemerintag Daerah dan (P2PD), Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), serta dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke transfer daerah berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan bantua operasional sekolah (BOS).

Sekian pembahasan materi dari Synaoo.com tentang jenis-jenis belanja negara atau jenis-jenis pengeluaran negara.

Baca Juga : Materi Pembangunan Ekonomi

Semoga materi jenis-jenis belanja negara yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.

Selamat Belajar !!!