Integrasi Timor Timur – Sebelum resmi menjadi sebuah negara pada tahun 2002, Timor Leste merupakan bagian wilayah Indonesia. Selama menjadi bagian Indonesia, Timor Leste bernama Timor Timur. Timor Timur bergabung dengan Indonesia pada masa Orde Baru dan menjadi provinsi ke-27. Proses integrasi wilayah Timor Timur ke Indonesia tidaklah mudah.

Berikut adalah pembahasan selengkapnya mengenai sejarah proses integrasi Timor Timur ke Indonesia.

Latar Belakang Integrasi Timor Timur 

Peta pada gambar di atas menunjukkan letak negara Timor Leste yang dahulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Timor Timur. Wilayah Timor Timur tidak termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia.

1. Timor Timur di Bawah Kolonialisme Portugis

Pulau Timor merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan di Kepulauan Maluku. Akan tetapi, setelah kedatangan bangsa-bangsa Barat di Kepulauan Indonesia, Pulau Timor dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan. Pulau Timor sebelah timur menjadi wilayah kekuasaan Portugis yang disebut Timor Portugis. Adapun Pulau Timor sebelah barat berada di bawah kekuasaan Belanda (VOC) dan disebut Timor Barat.

Kolonialisme Portugis di Timor Timur berlangsung selama sekira empat abad. Portugis berusaha memperkuat kedudukannya di Timor Timur dengan beberapa cara berikut.

1) Membangun benteng di Pulau Solor.

2) Mengangkat Simao Luis sebagai capita omor de Timoryang berkedudukan di Idafu.

3) Mengangkat Antonio Coeihe Gurreiro sebagai Gubernur Portugis di wilayah Timor dan Solor yang berkedudukan di Lifau.

4) Memindahkan pusat kekuasaan dari Lifau ke Dili pada tahun 1769.

5) Mengadakan perjanjian dengan Belanda yang dikenal dengan Tractat Timor(1854).

Dalam Kolonialisme Portugis tersebut terus berlanjut hingga Perang Dunia II. Saat Jepang berhasil menguasai Kepulauan Indonesia pada tahun 1942, Jepang juga berhasil menguasai wilayah Timor Timur.

Kedatangan Jepang disambut rakyat Timor Timur dengan baik. Akan tetapi, pendudukan Jepang di wilayah Timor Timur juga menimbulkan kesengsaraan rakyat.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menyebabkan Jepang harus menyerahkan wilayah Timor Timur kepada Sekutu (Australia). Selanjutnya, Australia mengembalikan penguasaan TimorTimur kepada Portugis. Kemudian Rakyat Timor Timur mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang berakibat ditangkapnya sejumlah pemimpin perlawanan rakyat Timor Timur.

Pada tahun 1962 Portugis mengadakan perubahan kebijakan terhadap wilayah Timor Timur. Beberapa perubahan kebijakan tersebut sebagai berikut.

  • Timor Timur dijadikan salah satu provinsi Portugis di seberang lautan dengan Dili sebagai ibu kota.
  • Portugis membentuk polisi rahasia dari Direktorat Jenderal Keamanan.
  • Portugis membentuk partai politik yaitu Uni Nasional (Uni Nationale).

b. Revolusi Bunga

Revolusi Bunga atau Revolusi Anyelir (Carnation Revolution; Revulocao dos Cravos) merupakan peristiwa pergantian kekuasaan di Portugis yang terjadi pada tahun 1974. Dalam revolusi ini, kelompok militer berhaluan kiri (sosialis) mampu menumbangkan kelompok fasis yang telah berkuasa sejak dekade 1920-an. Disebut sebagai Revolusi Bunga karena pasukan militer yang terlibat dalam revolusi menaruh bunga anyelir pada laras senjata yang digunakan.

Revolusi Bunga menimbulkan dampak besar bagi Portugis. Revolusi Bunga mendorong terjadinya dekolonisasi wilayah jajahan Portugis. Pemerintah baru hasil revolusi berpendapat bahwa daerah koloni yang sedang dilanda konflik hanya membebani perekonomian Portugis. Timor Timur menjadi salah satu koloni Portugis yang mengalami dekolonisasi sehingga lepas dari wilayah Portugis.

Proses Integrasi Timor Timur 

Secara politik, wilayah Timor Timur telah terpisah dari Indonesia sejak masa kolonial. Meskipun demikian, keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Timor Timur tidak berbeda jauh dengan masyarakat Indonesia. Selain itu, letak geografis yang berada di satu pulau dengan wilayah Nusa Tenggara Timur menjadikan masyarakat Timor Timur memiliki ikatan batin dengan masyarakat Indonesia.

Persamaan dengan masyarakat Indonesia inilah yang menyebabkan pemerintah Portugis mendukung proses integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia.

a. Perkembangan Politik di Timor Timur Pasca-Revolusi Bunga

Kebijakan dekolonisasi yang diterapkan pemerintahan baru Portugis di Timor Timur memberikan kesempatan perkembangan politik di TimorTimur. Rakyat Timor Timur memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membentuk beberapa organisasi politik.

Beberapa organisasi politik yang berkembang pada masa itu sebagai berikut.

1) Union Democratica Timorense (UDT). UDT dipimpin oleh Ir. Mario Viegas Carrascalao dan Lopez da Cruz. UDT menghendaki agarTimorTimurtetap berada di bawah kekuasaan Portugis dengan menjadi provinsi Portugis di seberang Iautan.

2) Frente Revo/utionaria de Timor Leste Independenle (Fretilin). Fretilin dipimpin oleh Francisco Xavier do Amaral dan Jose Ramos Horta. Fretilin menghendaki kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor Timur.

3) Associacao Populer Democratica Timorense (Apodeti). Apodeti dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo. Apodeti menghendaki agarTimor Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia.

4) Klibur Oan TimurAswain (Kota). Kota dipimpin oleh Thomas Ximenes dan Francisco Dias Ximenes dan ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia.

5) Trabalista. Organisasi politik ini dipimpin oleh Domingos C. Perreira. Seperti halnya Apodeti dan Kota, Trabalista juga ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia.

Organisasi-organisasi politik tersebut sering mengadakan konsolidasi dan perundingan dengan Portugis. Akan tetapi, konsolidasi dan perundingan yang diadakan belum menghasilkan keputusan pasti. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi politik tersebut sering memicu terjadinya konflik dan ketegangan di TimorTimur. Konflik ini terjadi karena setiap organisasi politik berusaha mempertahankan pendapat dan prinsip yang dianut.

b. Pembicaraan Portugis dan Indonesia

Menanggapi kebijakan dekolonisasi Portugis, pada tanggal 8 Oktober 1974 Presiden Soeharto menyatakan bahwa jika rakyat TimorTimur ingin bergabung dengan Indonesia, penggabungan tidak dilakukan atas dua negara. Timor Timur harus menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Portugis mengadakan pertemuan dengan Indonesia untuk membahas kebijakan clekolomsasn Portugis terhadap wilayah Timor Timur. pertemuan Inl diadakan pada tanggal 16 Oktober 1974. pada pertemuan ini Portugis diwakili oleh Menteri Seberang Lautan Portugis, Dr. Antonio de Almeida Santos, sedangkan Indonesia diwakili oleh Presiden Soeharto. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto menegaskan bahwa lndonesia tidak mempunyai ambisi teritorial terhadap Timor Timur dan mendukung kebijakan dekolonisasi yang dikeluarkan pemerintah Portugis terhadap tanah jajahannya.

Beberapa pertemuan lanjutan diadakan antara Indonesia dan Portugis untuk membahas status Timor Timur. Pada tanggal 9 Maret 1975 di London diadakan pertemuan lanjutan antara Indonesia dan Portugis. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Portugis masih beranggapan bahwa rakyat Timor Timur memilih bergabung dengan Indonesia. Pertemuan kembali diadakan di Roma, Italia, pada tanggal 5 November 1975. Pertemuan ini menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) yang berisi pengakuan hak semua partai di Timor Timur oleh Portugis.

c. Konflik di Timor Timur

Berbagai perundingan yang diadakan pemerintah Portugis, baik dengan lndonesia maupun partaipartai politik di Timor Timur belum membuahkan hasil. Bahkan, terjadi konflik antara partai-partai polit’k di Timur Timur yang memiliki visi berbeda. Setiap partai politik berusaha mewujudkan visinya. Akibatnya, konflik berujung pada pertikaian bersenjata.

Konflik bersenjata di Timor Timur dimulai sejak bulan Agustus 1975. Pemerintah Portugis di Timor Timur tidak dapat mengatasi konflik dan terkesan mengabaikan kesejahteraan di daerah konflik. Bahkan, Gubernur Portugis di Timor Timur, Lemos Pires meninggalkan Timor Timur dan memilih menangani masalah Timor Timur di Pulau Kambing (Pulau Atauro).

Pada awalnya Fretilin bersekutu dengan UDT untuk melawan Apodeti. Akan tetapi, dalam perkembangannya, UDT mengalami konflik dengan Fretilin. Akhirnya, UDT bersatu dengan Apodet’, Kota, dan Trabaiista melawan Fretilin yang berhaluan komunis. Fretilin menggunakan cara kekerasan dengan bantuan persenjataan dari tentara Portugis. Fretilin yang telah tersingkir dari Dili kembali berhasil menguasai Dili. Kemenangan Fretilin tersebut menyebabkan rakyat Timor Timor pro-integrasi mengungsi ke perbatasan TimorTimur-lndonesia.

Pada tanggal 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan TimorTimur dan berdirinya sebuah Republik DemokrasiTimorTimur di Dili. Akan tetapi, proklamasi tersebut tidak mendapat dukungan, baik dari rakyat Timor Timur maupun dunia internasional. Untuk menanggapi tindakan Fretilin tersebut, kelompok Timor Timur pro-integrasi menyatakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang selanjutnya disebut Deklarasi Balibo. Deklarasi Balibo menyatakan bahwa TimorTimur merupakan bagian Negara Kesatuan Republik lndonesia.

d. Operasi Militer di Timor Timur

Konflik di Timor Timur mengundang PBB untuk turun tangan menyelesaikan konflik. PBB menunjukk Indonesia dan Australia untuk menangani konflik di Timor Timur. Akan tetapi. Australia menyerahkan mandat tersebut kepada indonesia. Indonesia selanjutnya mengadakan beberapa operasi militer.

Gerakan pasukan Fretilin di daerah perbatasan lndoneSia menyebabkan ABRI memutuskan melakukan Operasi Komodo. Tindakan proaktif ABRI ini bertuluan melindungi rakyat lndonesia dari ancaman Fretilin.

Operasi ini dilanjutkan dengan Operasi Flamboyan. Dalam Operasi Flamboyan, pasukan lndonesia berhasil menduduki sebagian wilayah barat Timor Timur, serta membebaskan pemimpin UDT dan Apodeti yang ditahan oleh Fretilin.

Kemudian operasi militer dilanjutkan dengan Operasi Seroja. Operasi ini dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pasukan Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan dari Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunis tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan ke Timor Timur karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan etnik dan sejarah.

Pasukan Indonesia mulai menyeberangi perbatasan di sekitar Atambua pada tanggal 17 Desember 1975 yang menandai awal Operasi Seroja. Pasukan Indonesia harus mengadapi pasukan Fretilin. Operasi Seroja resmi berakhir pada tahun 1978 dengan kekalahan Fretilin.

e. Pembentukan Provinsi Timor Timur

Pada tanggal 31 Mei 1976 Kepala Pemerintahan Sementara Timor Timur mengajukan petisi kepada pemerintah Indonesia. Petisi tersebut berisi pengajuan integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Berdasarkan petisi tersebut, pemerintah Portugis menginginkan integrasi Timor Timur ke Indonesia tanpa melalui referendum.

Pemerintah Indonesia secara resmi menerima TimorTimur sebagai provinsi di indonesia pada tanggal 17 Juli 1976. Dasar penetapan Provinsi TimorTimur adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penetapan TimorTimur sebagai provinsi ke-27. Dasar ini diperkuat dengan Ketetapan Nomor Vl/MPR/ 1978 tertanggal 22 Maret 1978. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 1976 pemerintah Indonesia melantik Arnaldo dos Reis Araujo sebagai Gubernur Timor Timur dan Francisco Lopez da Crus sebagai wakiInya.

f. Pembangunan di Timor Timur

Masalah yang harus dihadapi pemerintah Indonesia setelah Timor Timur bergabung dengan Indonesia antara lain pendidikan yang masih terbelakang, infrastruktur yang hancur akibat perang saudara, pembinaan aparat daerah, perekonomian rakyat yang masih rendah, serta kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengadakan pembangunan sebagai upaya rehabilitasi.

Pemerintah mengeluarkan dana cukup besar untuk pembangunan sarana publik seperti perumahan, rumah sakit, gedung sekolah, jalan raya, jembatan, proyek air minum, dan listrik. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk rehabilitasi di Timor Timur cukup besar, bahkan melebihi anggaran pembangunan di provinsi lainnya. Pemerintah juga mengadakan perbaikan terhadap pelabuhan Dili, bandara Komoro, bandara Dili, dan bandara Baucau.

Di bidang pendidikan, pemerintah membangun gedung sekolah dasar bagi penduduk Timor Timur. Pemerintah juga mendatangkan guru dari provinsi lain untuk mengembangkan pendidikan dan mengurangi angka buta huruf di Timor Timur. Pada tahun 1986 pemerintah mendirikan Universitas Timor Timur yang membuka kesempatan bagi anak-anak Timor Timur mengenyam pendidikan tinggi. Sementara itu, di bidang kesehatan pemerintah menambah jumlah rumah sakit dan puskesmas. Pada tahun 1980 pemerintah mendirikan Sekolah Perawat Kesehatan dan Sekolah Bidan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Timor Timur.

Lepasnya Timor Timur

Berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah Orde Baru di Timor Timur menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah Timor Timur. Akan tetapi, dalam perkembangannya integrasi Timor Timur ke lndonesia menimbulkan persoalan baru. Integrasi Timor Timur belum berhasil meredam pertentangan antara kelompok pro-integrasi dan anti integrasi. Di dunia internasional masalah Timor Timur masih menjadi masalah kontroversial yang berkepanjangan.

Integrasi Timor Timur ke wilayah lndonesia mendapat dukungan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Australia. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan negara Barat khawatir jika Timor Timur akan jatuh ke tangan komunis. Oleh karena itu, mereka memberikan dukungan bagi Integrasi Timor Timur ke lndonesia. Akan tetapi, berakhirnya Perang Dingin menimbulkan masalah baru di Timor Timur. Berdasarkan hasil referendum pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih memisahkan diri dari Indonesia. Keputusan ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Sejak tahun 2002 Timor Timur berdiri Sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste.

Baca Juga : Kebijakan Pembangunan Orde Baru

Sekian rangkuman materi tentang Integrasi Timor Timur dari Synaoo.com. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita.

Terimakasih.