Dualisme Kepemimpinan Nasional di Indonesia

41
dualisme kepemimpinan nasional

Memasuki tahun 1966 mulai terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan nasional. Disatu sisi Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya semakin jatuh. Rakyat menganggap Soekarno tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggung jawaban Presiden Soekarno hingga dua kali oleh MPRS.

Sementara itu Letjen Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno dan sehari sesudah membubarkan PKI, namanya semakin terangkat. Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.

Meskipun Presiden Soekarno masih memimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti inilah yang kemudian berakibat pada munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Presiden Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Letjen Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan.

Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen. Soeharto lebih banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya Dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya para pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Perpecahan inilah yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca Juga : Aksi-Aksi Tritura

Jalannya Dualisme Kepemimpinan Nasional

Pengukuhan Supersemar pada bulan Juni 1966 diikuti oleh Ketetapan Nomor XIV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, kedudukannya akan digantikan oleh pemegang mandat Supersemar.

Berdasarkan ketetapan MPRS tersebut, kedudukan Supersemar sudah resmi secara hukum dan tidak dapat dicabut sewaktu-waktu oleh presiden soekarno. Selain itu, pengukuhan supersemar menyebabkan munculnya dualisme kepemimpinan di indonesia. Jika dikritisi lebih lanjut, sebenarnya Ketettapan nomor XIV/MPRS/1966 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kabinet Ampera

Dualisme kepemimpinan semakin jelas terlihat ketika MPRS melalui Ketetapan Nomor XIII/MPRS/1966 memberikan tugas kepada pengembangan mandat Supersemar untuk membentuk kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 juli 1966.

Dalam kabinet Ampera, President Soekarno menjadi pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto berkedudukan sebagai kepala pelaksana pemerintahan. Letjen Soeharto wajib melaporkan jalannya pemerintahan kepada Presiden Soekarno. Tugas pokok kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sekaligus mewujudkan isi Tritura.

Pidato Pertanggung Jawaban Nawaksara

Dalam sidang umum MPRS pada bulan juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggung jawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara. Dalam pidato tersebut hanya sedikit menyinggung tentang peristiwa G 30 S/PKI. Oleh karena itu, dalam sidang umum pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1966, melalui Ketetapan Nomor V/MPRS/1966, MPRSs meminta Presiden Soekarno agar melengkapi isi pidato Nawaskara. Permohonan tersebut disampaikan oleh MPRS melalui nota pimpinan 2/Pimp.MPRS/1966. Melalui surat tersebut, pimpinan MPRS meminta Presiden Soekarno menyampaikan pertanggungjawaban terkait peristiwa G 30 S/PKI, kemunduran ekonomi, dan kemrosotan moral bangsa.

Pidato Pertanggungjawaban Pelnawaksara

Presiden soekarno menyampaikan kembali pidato pertanggungjawaban pada tanggal 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR-GR. Pidato tersebut diungkapkan dalam surat Presiden RI Nomor 1/Pres/1967  yang kemudian diberi nama Pelengkap Nawaksara (Pelnawaksara).

Dalam pidato pelnawaksara, Presiden Soekarno menyatakan bahwa MPRS Mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Presiden Soekarno juga berpendapat bahwa pidato nawaksara merupakan laporan perkembangan pemerintahan yang disampaikan secara sukarela.

Melalui pidato Pelnawaksara Presiden Soekarno juga menolak mempertanggungjawabkan peristiwa G 30 S/PKI, kemunduran ekonomi dan kemerosotan moral bangsa secara sendirian. Pidato Pelnawaksara yang disampaikan Presiden Soekarno ini pun ditolak oleh MPRS melalui keputusan pimpinan MPRS Nomor 13/B/1967.

Untuk mengatasi situasi politik yang memanas, pada tanggal 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa.

Sementara itu, para pemimpin ABRI berusaha mengadakan pendekatan pribadi kepada presiden soekarno. Para pimpinan ABRI tersebut berusaha membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966, yaitu Letjen Soeharto sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah perpecahan rakyat dan menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Presiden Soekarno.

Pengunduran Diri Presiden Soekarno

Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya secara resmi pada tanggal 22 Februari 1967. Pengunduran diri presiden soekarno ini berkat saran sahabatnya bernama Mr. Hardi. Presiden soekarno disarankan agar mengakhiri dualisme kepemimpinan yang menjadi akar konflik politik di indonesia. Selain itu, berakhirnya dualisme kepemimpinan dapat mengembalikan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Soekarno harus menentukan sikap untuk menyelesaikan konflik.

Setelah menerima saran tersebut, presiden Soekarno menyusun surat penugasan pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang mandat Supersemar yaitu Jenderal Soeharto. Presiden Soekarno juga menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto yang dititipkan melalui Mr Hardi. Mr Hardi menyampaikan pesan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto pada tanggal Februari 1967. Selanjutnya pada tanggal 8 februari 1967 Jenderal Soeharto membahas surat tersebut bersama 4 Panglima ABRI. Menurut Jenderal Soeharto dan empat Panglima ABRI, surat penugasan yang dibuat Presiden Soekarno tersebut tidak bisa menyelesaikan konflik.

Pengangkatan Jendral Soeharto Menjadi Presiden

Pada tanggal 10 Februari 1967 Jenderal Soeharto mengajukan draft yang berisi pernyataan bahwa presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan pada pengembangan mandat Supersemar. Awalnya draft tersebut ditolak oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno melunak dan bersedia menandatangani draft tersebut pada tanggal 20 Februari 1967. Pada tanggal 22 februari 1967 pukul 19.30, Presiden Soekarno resmi mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia.

Dalam sidang istimewa MPRS yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 menghasilkan Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967. Melalui ketetapan tersebut, MPRS menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan di Indonesia. MPRS selanjutnya mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan Presiden Soekarno. Pelantikan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden dilakukan oleh ketua MPRS Jendral A.H. Nasution pada tanggal 12 maret 1967.

Setelah setahun menjabat sebagai presiden, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan Nomor XIIV/MPRS/1968. Berdasarkan ketetapan MPRS tersebut, Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden RI hingga terpilih menjadi presiden oleh MPRS hasil pemilu. Presiden Soeharto resmi dilantik sebagai presiden RI pada tannggal 27 maret 1968. Pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode orde baru.

Baca Juga : Integrasi Timor-Timur

Sekian pembahasan singkat dari Synaoo.com tentang Dualisme Kepemimpinan Nasional di Indonesia.

Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.

Terimakasih.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here